Pak Jokowi, tolong jangan bercanda! - ONTA INSIDE

Selamat datang pembaca - Kini anda dapat mengirimkan tulisan anda dengan mengirim email ke -

[ Pesan - 4 Nov 2016 - Jika Kalian Masih Melihat Situs Situs Ini Aktif - Berarti Memang Tidur Sudah Negara Kita, Silahkan Buat Situs Situs Serupa. ]Cobalah kalian lihat dan baca semua konten konten yang ada disini - ingat konten ini merupakan sebuah konten kopy dari sumber sumber yang disebutkan di isi konten, pasti ada yang janggal alias aneh, karena semua konten yang anda baca pasti menyebutkan islam, kata kata islam, atau konten menunjukan kebencian pada pihak tertentu, iya ini memang merupakan sebuah strategi marketing yang lagi top hits, karena setelah saya teliti, para hater ini memang mempunyai pendidikan yang kurang sehingga gampang sekali emosi, oleh sebab itu mereka dan mengatasnamanakan konten yang memiliki unsur judul yang seperti ini, dipastikan akan membuat ramai di media-sosial dan besar kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antar daerah yang berujung SARA, penyebar konten tidak ambil pusing karena mereka tidak peduli kalian mau mati karena baca berita ini, atau kalian mau perang antar daerah karena tugas mereka memang memancing anda dan meningkatkan pageview mereka, mereka mengambil hati anda untuk dijadikan korban, tapi kalian pasti tidak akan berpikir sejauh itu karena kalian yang membaca situs ini sudah pasti orang-orang yang gampang dibodohi, tapi tahukah kalian orang orang dibalik yang membodohi kalian, kalian pasti akan jauh lebih marah lagi, simak saja. - isi merupakan dari 3 situs pembodohan terbesar yang mungkin sudah menjadi PT, PT PENEBAR AKSI RAKYAT,

Untuk Pak Menteri Kominfo atau Polisi Cyber

Jangan Cuma Di blokir karena mudah sekali menghidupkan kembali hanya dengan mengganti alamat domain, misal di block xxx.com dia tinggal ganti xxx.net maka situs tetap hidup dan dapat diakses, tapi ketahuilah posisi data, yaitu data berasal adi blog, atau server di, atau ketahuilah adminnya, maka akan tutup selamanya, dan admin admin itu sudah dibahas disini
Jangan cuman melarang, media media ini telah membolak balikan berita situs situs pers resmi di Indonesia sehingga judulnya menjadi ambigu dan tidak mengena alias menimbulkan kebencian, Media Media pers seperti ini bisa digunakan sebagai pemberat dugaan karena isi berita mereka telah dipalsukan.
mohon tanggani segera sehingga tidak terjadi hal hal serupa lagi, terlebih munculnnya situs situs baru, Kami sebagai rakyat sudah lelah diadu domba, Polisi harus bisa menegakan hukum.
jangan lupa denda !!. karena situs situs ini berpenghasilan dengan mengadu domba kita semua.

BERITA BERITA PEMBAWA KONFLIK DAN PENEBAR KERENGANGAN UMAT BERAGAMA - Pak Jokowi, tolong jangan bercanda!

<<< Download Ini Dan Bagikan Segera orang orang ini sungguh memalukan >>>
https://drive.google.com/file/d/0B-R_rC7_q3IicllPcE9ZQ1VrSlU/view?usp=sharing

Pak Jokowi, tolong jangan bercanda!

Berita Islam 24H - "Jika pemerintah masih bercanda mengelola negara maka reformasi jilid II harus menggelora." Pernyataan itu dilontarkan Koordinator Pusat BEM Se-Indonesia Bagus Tito Wibisono menyikapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, listrik dan biaya administrasi pengurusan surat kendaraan.

Menurut Bagus, pemerintah sewenang-wenang dalam menetapkan kebijakan, serta saling lempar-melempar tanggung jawab, dan itu menunjukan prospek dan kualitas kerja pemerintah yang nyata memeras rakyatnya.

Pemerintah telah mengklarifikasi dan menegaskan tidak ada kenaikan BBM, listrik atau biaya administrasi pengurusan surat kendaraan.

Lewat Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, pemerintah menjelaskan soal biaya surat pengurusan kendaraan, STNK dan BPKB. Jadi, kata Teten, diberitakan seolah pajak kendaraan naik. Padahal sebenarnya hanya biaya administrasi.

Pemerintah menilai kenaikan tarif surat kendaraan ini tidak terlalu memberatkan, karena masyarakat hanya bersinggungan dengan layanan ini dalam lima tahun sekali, bukan setiap tahun. Lagipula, kenaikan tarif ini tidak lepas dari upaya meningkatkan pelayanan karena ada peningkatan fitur keamanan dan kualitas bahan material SIM, STNK, dan BPKB.

Soal BBM, pemerintah menggunakan bahasa "pencabutan subsidi" bukan kenaikan.

Begini penjelasan pemerintah, ada tiga kategori BBM, yaitu BBM tertentu, BBM penugasan dan BBM umum. BBM tertentu seperti minyak tanah dan solar diberikan subsidi. BBM penugasan didistribusikan di wilayah penugasan pemerintah.

Sedangkan BBM umum tidak diberikan subsidi. Jadi yang naik itu jenis BBM umum, Pertamax, Pertamax Turbo. Sedangkan untuk jenis BBM tertentu dan BBM penugasan harganya masih tetap, Minyak tanah tetap Rp 2.500 per liter, Solar Rp 5.150 per liter dan Premium juga tetap Rp 6.450 per liter.

Namun, apapun bahasa yang digunakan pemerintah untuk menjelaskan kenaikan BBM dan pengurusan surat kendaraan, faktanya masyarakat harus mengeluarkan uang lebih dari kantong mereka.

Lagipula, penetapan harga dasar baru BBM Jenis Umum yang berlaku sejak 5 Januari 2017 itu ditetapkan lewat Surat Keputusan Direktur Pemasaran PT Pertamina Nomor Kpts-002/F00000/2017-S3 dan 003/F00000/2017-S3 tanggal 4 Januari 2017 dan itu bertentangan dengan Perpres No 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang menjelaskan bahwa harga dasar dan harga eceran BBM ditetapkan oleh Menteri ESDM. Bukan badan usaha milik negara, yakni Pertamina.

Amburadulnya manajemen pemerintah terlihat lagi saat pemerintah saling lempar tanggung jawab menjelaskan kenaikan biaya pengurusan surat kendaraan.

6 Desember 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mengatur penambahan tarif pembuatan dan pengesahan STNK, penerbitan nomor registrasi kendaraan bermotor pilihan, dan BPKB.

Tapi dua hari sebelum PP berlaku efektif 6 Januari 2017 Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Presiden Jokowi mewanti-wanti kepada lembaga terkait dalam hal ini Polri, untuk tidak menaikkan tarif terlalu tinggi dalam menyesuaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak seperti diatur PP 60/2016.

Publik kebingungan, dan bertanya apakah Jokowi tidak membaca PP 60/2016 yang ditandatanganinya, sebulan sebelumnya?

Ini bukan kali pertama, Jokowi tidak cermat dalam menandatangani aturan.

Tahun 2014, Presiden merevisi Perpres Nomor 190/2014 tentang Unit Staf Kepresidenan. Presiden Jokowi juga membatalkan Perpres 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Padahal, Perpres tersebut ditandatangani oleh Presiden Jokowi.

Kemudian PP Nomor 46/2015 soal Program Jaminan Hari Tua (JHT). Peraturan ini kemudian direvisi, setelah menuai protes dari kalangan pekerja terkait ketentuan dana JHT, khususnya bagi pekerja peserta JHT yang kena PHK atau berhenti bekerja.

Presiden juga merevisi Perpres Nomor 6/2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang diterbitkan 20 Januari 2015. Alasan pemerintah waktu itu karena belum bisa melakukan rekrutmen pegawai Badan Ekonomi Kreatif.

Sebagian masyarakat mungkin melihat tindakan Jokowi membongkar pasang aturan dengan alasan merespons protes dari masyarakat membuktikan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang peka terhadap aspirasi rakyat.

Setiap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat langsung direvisi dan dibatalkan. Tapi, bukankah yang menandatangani aturan itu adalah Jokowi?

Jokowi seperti bermain-main dan bercanda dengan rakyat dalam mengeluarkan kebijakan. Lempar ke publik, lihat responsnya, bila diprotes direvisi, bila tak ada protes lanjut terus.

Dari sisi pencitraan, Jokowi tentu akan meraup simpati masyarakat. Tapi dari sisi manajemen pemerintahan jelas hal itu tidak sehat. Lantas, sampai kapan Jokowi terus bermain-main dalam membuat kebijakan.

Ada baiknya Jokowi, mendengarkan kritik dari BEM se-Indonesia, tolong jangan bercanda! [beritaislam24h.net / rnc]

Pak Jokowi, tolong jangan bercanda! = Dipostkan Oleh noreply@blogger.com (Berita Islam 24 H) - Pada January 13, 2017 at 09:11AM - DOWNLOAD EXPORT BLOG POSISI 6 JAN