Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Selain itu, Amir juga menyoroti profesionalisme Jaksa Agung HM Prasetyo, yang juga ikut-ikutan sepakat dengan Polri agar sidang tuntutan terhadap Ahok ditunda
"Polri dan Kejagung jangan mengada-ada, kita bernegara ada aturan mainnya. Negara ini berdasarkan hukum dan UUD 45, tidak bisa seenaknya sendiri," kata Amir saat berbincang dengan TeropongSenayan, Jakarta, Jumat (7/4/2017).
Amir mengingatkan, bahwa saat ini proses hukum Ahok tak bisa lagi dijungkir balikkan Polri maupun Kejaksaan karena sudah bergulir di meja hijau pengadilan.
"Tugas polisi dan Kejaksaan itu sudah rampung terhitung sejak berkas perkara Ahok dilimpahkan ke pengadilan. Kini kendali penuh ada di majelis hakim yang tak seorang pun (lembaga negara) boleh mencampuri, termasuk presiden sekalipun," ungkap Amir.
"Ingat, Polri dan Kejaksaan sebagai bagian dari eksekutif jangan coba-coba mencampuri wilayah lembaga Yudikatif (pengadilan). Mari kita hormati independensi hakim dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan bedasarkan pancasila dan keadilan, Jangan lecehkan majelis hakim dengan secarik kertas (surat)," tegas Amir.
Lebih jauh, Amir memandang, Negara melalui jaksa penuntut umum (JPU) hanya berkewajiban mengajukan penuntutan sebagaimana yang diminta Ketua Majelis Hakim Jakarta Utara, Dwiarso Budi Santiarto.
Amir mengapresiasi, sikap tegas Dwiarso yang secara tegas menolak permintaan Kapolda Metro Jaya, Mochammad Iriawan.
Menurutnya, Dwiarso konsisten mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang meminta jalannya persidangan Ahok tidak lebih dari lima bulan sejak pertama bergulir pada 13 Desember 2016 lalu.
"Momen ini juga menjadi penting, mengingat pasal yang akan dibacakan dalam persidangan nanti adalah landasan pemerintah (Kemendagri) untuk memutuskan, apakah akan memberhentikan Ahok atau tidak," jelas Amir.
Sebab, lanjutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, sebelumnya enggan melakukan itu sebelum ada tuntutan dari JPU, alasannya, ada dua pasal yang menjerat petahana Pilkada DKI itu. Yakni, Pasal 156 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500 dan Pasal 156 a KUHP dengan hukuman pidana penjara paling lama lima tahun.
"Seperti yang sudah disampaikan Mendagri, kejelasan statusnya menanti kejelasan tuntutan JPU. Tuntutannya berapa tahun? Kalau di bawah lima tahun, ya tidak perlu diberhentikan. Kalau di atas lima tahun, ya diberhentikan sementara," ujar Amir menirukan sesumbar Tjahjo, beberapa waktu lalu.
"Nah, munculnya surat permintaan penundaan tuntutan itu patut diduga hanya untuk mengantisipasi dan sekaligus menunda pemberhentian sementara Ahok sebagai penguasa DKI. Saya kira publik harus cermat, jangan mau terkecoh dengan permainan nakal begini," pesan Amir.
Pasalnya, Amir meyakini, tuntutan JPU akan menggunakan pasal 156a dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara.
Sebagaimana dalam KUHP, Pasal 156a berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
"Jadi, peluang Ahok diberhentikan Kemendagri Selasa (11/4/2017) pekan depan sangat besar," pungkas Amir. (teropongsenayan)
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) April 08, 2017 at 02:54PM
Related Posts :
Tak Ganjar Hukuman Maksimal untuk Ahok, Apa yang Terjadi? - UMATUNA
Nyalakan Lilin, Ratusan Ahoker Langgar Aturan Pemprov DKI - UMATUNA
Jika Ahok Divonis Ringan, Gelombang Protes Bakal Terjadi di Banyak Daerah - UMATUNA
Sidang Vonis Penista Agama, GNPF MUI Bentangkan Spanduk Penjarakan Ahok - UMATUNA
GNPF MUI Akan Lakukan Perlawanan Hukum Bila Ahok Tak Diganjar Hukuman Maksimal - UMATUNA
0 Response to "Polri Ingin Sidang Ahok Ditunda, Pengamat: Negara ini Berdasar Hukum, Tidak Bisa Seenaknya Sendiri - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.