Petinggi MUI Sebut Jaksa Agung Bersikap Partisan di Kasus Ahok - UMATUNA

Selamat datang pembaca - Kini anda dapat mengirimkan tulisan anda dengan mengirim email ke -

[ Pesan - 4 Nov 2016 - Jika Kalian Masih Melihat Situs Situs Ini Aktif - Berarti Memang Tidur Sudah Negara Kita, Silahkan Buat Situs Situs Serupa. ]Cobalah kalian lihat dan baca semua konten konten yang ada disini - ingat konten ini merupakan sebuah konten kopy dari sumber sumber yang disebutkan di isi konten, pasti ada yang janggal alias aneh, karena semua konten yang anda baca pasti menyebutkan islam, kata kata islam, atau konten menunjukan kebencian pada pihak tertentu, iya ini memang merupakan sebuah strategi marketing yang lagi top hits, karena setelah saya teliti, para hater ini memang mempunyai pendidikan yang kurang sehingga gampang sekali emosi, oleh sebab itu mereka dan mengatasnamanakan konten yang memiliki unsur judul yang seperti ini, dipastikan akan membuat ramai di media-sosial dan besar kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antar daerah yang berujung SARA, penyebar konten tidak ambil pusing karena mereka tidak peduli kalian mau mati karena baca berita ini, atau kalian mau perang antar daerah karena tugas mereka memang memancing anda dan meningkatkan pageview mereka, mereka mengambil hati anda untuk dijadikan korban, tapi kalian pasti tidak akan berpikir sejauh itu karena kalian yang membaca situs ini sudah pasti orang-orang yang gampang dibodohi, tapi tahukah kalian orang orang dibalik yang membodohi kalian, kalian pasti akan jauh lebih marah lagi, simak saja. - isi merupakan dari 3 situs pembodohan terbesar yang mungkin sudah menjadi PT, PT PENEBAR AKSI RAKYAT,

Untuk Pak Menteri Kominfo atau Polisi Cyber

Jangan Cuma Di blokir karena mudah sekali menghidupkan kembali hanya dengan mengganti alamat domain, misal di block xxx.com dia tinggal ganti xxx.net maka situs tetap hidup dan dapat diakses, tapi ketahuilah posisi data, yaitu data berasal adi blog, atau server di, atau ketahuilah adminnya, maka akan tutup selamanya, dan admin admin itu sudah dibahas disini
Jangan cuman melarang, media media ini telah membolak balikan berita situs situs pers resmi di Indonesia sehingga judulnya menjadi ambigu dan tidak mengena alias menimbulkan kebencian, Media Media pers seperti ini bisa digunakan sebagai pemberat dugaan karena isi berita mereka telah dipalsukan.
mohon tanggani segera sehingga tidak terjadi hal hal serupa lagi, terlebih munculnnya situs situs baru, Kami sebagai rakyat sudah lelah diadu domba, Polisi harus bisa menegakan hukum.
jangan lupa denda !!. karena situs situs ini berpenghasilan dengan mengadu domba kita semua.

[ INDRISANTIKA KURNIASARI ]
Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Umatuna.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Hukum & Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ikhsan Abdullah menilai Jaksa Agung M Prasetyo melakukan politik partisan. Tudingannya berkaitan dengan tuntutan hukuman dari jaksa penuntut umum terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam perkara penodaan agama.

"Jaksa agung melakukan politik partisan atau politik pilkada," kata Ikhsan dalam diskusi Ahok, Jaksa & Palu Hakim di Cikini, Jakarta, Sabtu (29/4).

Menurut Ikhsan, jaksa agung terdahulu me‎ngarahkan politik hukum di Indonesia dengan paradigma criminal justice system. Jaksa adalah pilar negara dalam rangka mewakili rakyat untuk menuntut pelaku kejahatan

Namun, hal itu tidak dilakukan oleh jaksa agung sekarang. Bahkan, kata Ikhsan, jaksa agung asal Partai NasDem itu malah menimbulkan ketidakpercayaan publik.

"Tindakan jaksa dalam tuntutannya tidak menciptakan politik hukum di Indonesia dalam rangka penegakan hukum pidana, justru memecah belah masyarakat. Ini menimbulkan distrust yakni ketidakpercayaan publik kepada proses penegakan hukum," tutur Ikhsan.

Sebelumnya JPU menyatakan Ahok melanggar Pasal 156 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Karena itu, JPU mengajukan tuntutan hukuman berupa penjara satu tahun dengan dua tahun masa percobaan.

Ikhsan mengatakan, jaksa seharusnya menuntut Ahok dengan Pasal 156 a KUHP‎. Sebab, saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan oleh jaksa terlihat untuk mengkonstruksikan ‎tuntutan dengan pasal tersebut.

Lagi pula, katanya, Ahok tidak menghina golongan tertentu. "‎Harusnya jaksa tetap (menuntut dengan) Pasal 156 a KUHP, tidak geser," ucapnya. (gil/jpnn)

http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) May 01, 2017 at 07:50AM