Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Umatuna.com - Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Mililk Negara (BUMN) penerima bantuan Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah kembali diingatkan untuk transparan.
Hingga kini penggunaan PMN dinilai masih sangat tertutup buat publik. Padahal PMN juga duit negara.
"Jadi APBN ini semua duit dikasih ke BUMN, tetapi pengawasannya kosong alias nol. Dipercayai begitu saja kalau BUMN itu baik, padahal kita tahu BUMN itu bancakan banyak orang," kata Direktur Centre Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi kepada Kantor Berita Politik RMOL, sesaat lalu (Minggu, 19/3).
Ketertutupan ini justru menurut dia, mengindikasikan adanya penyimpangan.
Alih-alih mencari investor dengan jaminan pemerintah, perusahaan BUMN bisa saja melaksanakan proyek tanpa melalui tender alias penunjukkan langsung.
"Siapa sekarang yang mengawasi perusahaan BUMN, dengan pola seperti itu? nggak ada. DPR juga nggak bisa, hanya bisa mengawasi namanya kementerian. Itu kan bukan kerjanya kementerian," terangnya.
Apalagi skema pembangunan masing-masing perusahaan BUMN berbeda-beda dan tidak dipahami anggota dewan. Pada bagian lain menyoroti anggaran kementerian saat ini, menurut Uchok, sangatlah minin.
"Contoh Kementerian Desa, itu anggarannya kering malah lebih banyak ke BUMN. Bagaimana mau bangun desa, tapi anggaran di kota semua, di tangan BUMN," kritik Uchok, membandingkan.
Uchok melanjutkan, seharusnya indikasi keberhasilan pembangunan nasional ada di kementerian, bukan di perusahaan BUMN.
"Fokusnya mengerjakan infrastruktur BUMN berarti bukan prestasi presiden, tidak bisa diukur disitu," tegasnya.
Jika pola kebijakan Presiden Jokowi seperti ini terus dipertahankan, ia memperkirakan bakal banyak komisaris dan direksi BUMN dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Jokowi ini menjaga defisit, karena dia takut defisit. Kalau masuk ke perusahaan BUMN kan tidak masuk APBN. Ini akal-akalan juga," tukasnya. (rmol)
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) March 19, 2017 at 06:44PM
0 Response to "PMN Ala Jokowi Menjerumuskan Banyak Direksi BUMN Ke KPK - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.