Lucu, Pulau Reklamasi Sudah Jadi, Pemprov DKI Baru Bahas Amdal - GEMARAKYAT

Selamat datang pembaca - Kini anda dapat mengirimkan tulisan anda dengan mengirim email ke -

[ Pesan - 4 Nov 2016 - Jika Kalian Masih Melihat Situs Situs Ini Aktif - Berarti Memang Tidur Sudah Negara Kita, Silahkan Buat Situs Situs Serupa. ]Cobalah kalian lihat dan baca semua konten konten yang ada disini - ingat konten ini merupakan sebuah konten kopy dari sumber sumber yang disebutkan di isi konten, pasti ada yang janggal alias aneh, karena semua konten yang anda baca pasti menyebutkan islam, kata kata islam, atau konten menunjukan kebencian pada pihak tertentu, iya ini memang merupakan sebuah strategi marketing yang lagi top hits, karena setelah saya teliti, para hater ini memang mempunyai pendidikan yang kurang sehingga gampang sekali emosi, oleh sebab itu mereka dan mengatasnamanakan konten yang memiliki unsur judul yang seperti ini, dipastikan akan membuat ramai di media-sosial dan besar kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antar daerah yang berujung SARA, penyebar konten tidak ambil pusing karena mereka tidak peduli kalian mau mati karena baca berita ini, atau kalian mau perang antar daerah karena tugas mereka memang memancing anda dan meningkatkan pageview mereka, mereka mengambil hati anda untuk dijadikan korban, tapi kalian pasti tidak akan berpikir sejauh itu karena kalian yang membaca situs ini sudah pasti orang-orang yang gampang dibodohi, tapi tahukah kalian orang orang dibalik yang membodohi kalian, kalian pasti akan jauh lebih marah lagi, simak saja. - isi merupakan dari 3 situs pembodohan terbesar yang mungkin sudah menjadi PT, PT PENEBAR AKSI RAKYAT,

Untuk Pak Menteri Kominfo atau Polisi Cyber

Jangan Cuma Di blokir karena mudah sekali menghidupkan kembali hanya dengan mengganti alamat domain, misal di block xxx.com dia tinggal ganti xxx.net maka situs tetap hidup dan dapat diakses, tapi ketahuilah posisi data, yaitu data berasal adi blog, atau server di, atau ketahuilah adminnya, maka akan tutup selamanya, dan admin admin itu sudah dibahas disini
Jangan cuman melarang, media media ini telah membolak balikan berita situs situs pers resmi di Indonesia sehingga judulnya menjadi ambigu dan tidak mengena alias menimbulkan kebencian, Media Media pers seperti ini bisa digunakan sebagai pemberat dugaan karena isi berita mereka telah dipalsukan.
mohon tanggani segera sehingga tidak terjadi hal hal serupa lagi, terlebih munculnnya situs situs baru, Kami sebagai rakyat sudah lelah diadu domba, Polisi harus bisa menegakan hukum.
jangan lupa denda !!. karena situs situs ini berpenghasilan dengan mengadu domba kita semua.

Berikut Ini Adalah Kontent Dari gemarakyat Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membahas dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal) terkait reklamasi Pulau C dan Pulau D yang dikembangkan PT Kapuk Naga Indah (KNI).

Rencananya, acara tersebut digelar di Aula Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI, Jl Mandala V No. 67, Cililitan Besar, Jakarta Timur, Kamis (30/3/2017), pukul 09.00 besok.‎

Hal itu berdasarkan surat No. 74/KOMISI/cegdam/III/2017 yang diterbitkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI selaku Ketua Komisi Penilai Amdal, Isnawa Adji, tertanggal 10 Maret. Setidaknya ada 35 pihak terkait yang diundang.

Misalnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Pushidros TNI AL, beberapa SKPD terkait di DKI, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) DKI, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), lurah dan LMK Kamal Muara, Formapel Jakarta Utara, sejumlah ahli, masyarakat sekitar proyek pulau palsu terkait serta pihak pengembang.

Menurut Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), M Syaiful Jihad, Pemprov DKI telah melakukan kekeliruan yang mendasar dan fatal.

“Seharusnya, pembahasan Amdal dilakukan jauh sebelum mendapatkan izin dan proyek berjalan,” ujar Syaiful di Jakarta, Rabu (29/3/2017).‎

Hal tersebut, ungkap jebolan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu, sesuai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan.

Pada PP tersebut, dijabarkan Syaiful, izin lingkungan diberikan kepada tiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL/UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Dengan demikian, izin lingkungan diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi penyusunan amdal dan UKL/UPL, penilaian amdal dan pemeriksaan UKL/UPL, serta permohonan dan penerbitan izin lingkungan.

“Jadi, jelas, Pemprov DKI ugal-ugalan dalam kasus ini,” tegas Syaiful.

Padahal, dia menambahkan, progres pengerjaan pulau palsu yang dikembangkan anak perusahaan milik Aguan Sugianto Kusuma itu, kini sudah hampir rampung.‎

“Daratan sudah jadi. Bahkan, beberapa unit properti yang dijualnya telah laku laris, karena dipasarkan sejak beberapa tahun terakhir,” ungkap dia.‎

Disisi lain, menurutnya, undangan tersebut mencerminkan petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, tak kan pernah menghentikan reklamasi di Teluk Jakarta.

“Meski memang acara berlangsung ketika incumbent cuti dan DKI sekarang dipimpin Plt Soni,” ucap mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini.

Syaiful pun berkeyakinan, bakal ada class action susulan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh kelompok masyarakat menyangkut Pulau C dan Pulau D.

“Dan saya juga berkeyakinan, PTUN bakal memenangkan gugatan itu, setelah sebelumnya memenangkan gugatan Pulau G, F, I, dan Pulau K. Kenapa? Karena kecacatan prosesnya sangat mendasar dan substansial,” pungkasnya.

The post Lucu, Pulau Reklamasi Sudah Jadi, Pemprov DKI Baru Bahas Amdal appeared first on Gema Rakyat.