Uang Kertas Baru Lambang BI Seperti Palu-Arit, BSBI Diusulkan Dibubarkan - Dakwah Islami

Orang orang Islam berpikiran sempit ini memang terkadang perlu diberi pelajaran, karena merekalah yang paling berpeluang menjadi teroris, entah karena salah makan apa mereka menjadi seperti ini, ulama pun tidak bisa mengobati mereka karena mereka bukanlah hantu, hanya ada satu cara mengobati mereka yaitu dikurung dan disingkirkan,

Adalah Orang orang seperti  AAB dan teman temannya ini

Inilah Muka Pengadu Domba Yang Mungkin Anda Kenal - Mungkin Saja Dia Kerja bareng Anda - Atau Dia Kerja Di Anda. Laporkan Ke Polisi Sekarang Juga - Selamat Tinggal - AAB

AAB ini memang bukanlah seorang sendiri yang mengurusi portal dakwahmedia.net yang merupakan portalberita sara - tapi dipastikan dengan mengirinya ke penjara pasti dia akan dengan senang hati menyanyi dan membokar satu persatu teman temannya disana

Dakwahmedia.net ini gambar gambarnya

Ya kan - baru masuk saja sudah melangar UU ITE - Belum diperiksa apa apa sudah kena - pasal berlapis dah.. - Mohon tutup juga page fbnya supaya tidak buka ladang baru

ADSENSE ( PENGHASILAN MURNI ) adalah - ca-pub-2527579359972994

Nah dari google adsense ini kita dapatkan alamat alamat lain yang juga pasti dikelola oleh mereka dibalik layar - saya kira 4 orang saja sudah cukup untuk membuat portal berita ini

sholihah.web.id , dakwahmedia.net,http://reportasedakwah.blogspot.sg/

Nah karena disitu ada situs SHOLHAH.WEB.ID - silahkan pemerintah cari KTP PENANGGUNG JAWAB, itulah orang orang dibalik layar DAKWAHMEDIA.NET selain yang sudah dijelaskan diatas. dengan gambrang - SORRY YA MAS AAB - sudah waktunya mas tobat..

Kinerja Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) sebagai lembaga yang membantu DPR dalam hal pengawasan kebijakan Bank Indonesia, dipandang tidak optimal. Hal ini terjadi karena kewenangan BSBI sebagaimana diatur dalam UU No.6/2009 tentang Bank Indonesia sangat terbatas, bahkan tidak jelas.

“Harus diakui kinerja Badan Supervisi Bank Indonesia Indonesia (BSBI) tidak optimal dalam mengontrol kebijakan Bank Indonesia. Ini terjadi karena kewenangan yang dimiliki BSBI sangat terbatas, bahkan cenderung tidak jelas alias kabur,” kata anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan dalam keterangan persnya yang diterima Rimanews, hari ini.

bi-pkiDalam Pasal 58A Auat (1) UU No.6/2009 tentang Bank Indonesia disebutkan bahwa “untuk membantu Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap Bank Indonesia dibentuk Badan Supervisi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.”

“Pertanyaannya adalah yang dimaksud “bidang tertentu” dalam pasal tersebut apa? Kan tidak jelas. Dengan tidak jelas begitu, maka hasilnya pun menjadi tidak jelas,” ujar dia.

Lebih jauh, masih pada pasal yang sama, dibentuknya BSBI adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas Bank Indonesia.

Menurunya seluruh indikator itu tidak spesifik dan tidak menyentuh aspek-aspek penting terkait pengawasan terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia.

“Dengan demikian, maka kerja-kerja BSBI hanya menyentuh hal-hal di permukaan saja. Substansinya nol. Padahal, semangat dibentuknya BSBI kan untuk membantu DPR dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan Bank Indonesia yang harus independen dan minim kepentingan,” ujarnya.

Selanjutnya, Pasal 58A Ayat (2) berbunyi bahwa:”Badan Supervisi terdiri 5 (lima) orang anggota terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, dan 4 (empat) orang anggota yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan diangkat oleh Presiden untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.”

“Dari pasal itu, sampai saat ini kita bisa lihat bahwa mekanisme rekrutmen dan penjaringan anggota BSBI masih belum spesifik dan detil. Orang-orang yang masuk itu atas rekomendasi siapa, oleh panitia seleksi yang mana dan atas dasar kriteria-kriteria yang bagaimana. Selain itu, panitia seleksi pun yang pilih siapa dengan mekanisme yang bagaimana. Ini kan tidak jelas. Dengan model yang tidak jelas begitu, maka BSBI tidak ubahnya sebuah kotak untuk bagi-bagi kekuasaan saja,” kata politisi Partai Gerindra itu.

Hal lainnya terkait laporan per 3 (tiga) bulan yang harus diserahkan ke Komisi XI DPR RI. Hingga detik ini, dirinya tidak mendapatkan laporan tersebut. kalaupun ada, apakah hanya tertulis dan diserahkan kepada anggota tertentu tanpa disertai penjelasan langsung.

Padahal, sambungnya, sebagaimana Pasal 58A Ayat (6) mengamanahkan bahwa: “Badan Supervisi menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat.”

Contohnya, terkait dengan percetakan uang baru dengan logo rectoverto begambar palu arit, seharusnya BSBI dapat memberikan laporan dan masukannya kepada DPR terkait urgensinya mencetak uang baru.

“Dengan tidak menyerahkan laporan tersebut, maka seluruh ketua/anggota BSBI yang ada sekarang berpotensi telah melanggar undang-undang. Lalu, sanksinya apa? UU pun tidak menyebutkan secara detil. Dengan begini, maka BSBI ini menjadi makin kerdil dan tidak punya fungsi apa-apa. Tiba-tiba menjelang akhir masa jabatan baru nongol. Ini kan aneh bin ajaib,” kata dia. (eramuslim)

- VIA - http://www.dakwahmedia.net/2016/12/uang-kertas-baru-lambang-bi-seperti.html ON - December 23, 2016 at 09:42AM

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates: