Semua Kepala Daerah Terdakwah Dinonaktifkan, Kenapa Ahok Tidak? - Dakwah Islami

Orang orang Islam berpikiran sempit ini memang terkadang perlu diberi pelajaran, karena merekalah yang paling berpeluang menjadi teroris, entah karena salah makan apa mereka menjadi seperti ini, ulama pun tidak bisa mengobati mereka karena mereka bukanlah hantu, hanya ada satu cara mengobati mereka yaitu dikurung dan disingkirkan,

Adalah Orang orang seperti  AAB dan teman temannya ini

Inilah Muka Pengadu Domba Yang Mungkin Anda Kenal - Mungkin Saja Dia Kerja bareng Anda - Atau Dia Kerja Di Anda. Laporkan Ke Polisi Sekarang Juga - Selamat Tinggal - AAB

AAB ini memang bukanlah seorang sendiri yang mengurusi portal dakwahmedia.net yang merupakan portalberita sara - tapi dipastikan dengan mengirinya ke penjara pasti dia akan dengan senang hati menyanyi dan membokar satu persatu teman temannya disana

Dakwahmedia.net ini gambar gambarnya

Ya kan - baru masuk saja sudah melangar UU ITE - Belum diperiksa apa apa sudah kena - pasal berlapis dah.. - Mohon tutup juga page fbnya supaya tidak buka ladang baru

ADSENSE ( PENGHASILAN MURNI ) adalah - ca-pub-2527579359972994

Nah dari google adsense ini kita dapatkan alamat alamat lain yang juga pasti dikelola oleh mereka dibalik layar - saya kira 4 orang saja sudah cukup untuk membuat portal berita ini

sholihah.web.id , dakwahmedia.net,http://reportasedakwah.blogspot.sg/

Nah karena disitu ada situs SHOLHAH.WEB.ID - silahkan pemerintah cari KTP PENANGGUNG JAWAB, itulah orang orang dibalik layar DAKWAHMEDIA.NET selain yang sudah dijelaskan diatas. dengan gambrang - SORRY YA MAS AAB - sudah waktunya mas tobat..

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo diminta untuk segera memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai, penonaktifan Ahok tak perlu menunggu masa cuti kampanyenya berakhir.

Apalagi, Ahok sudah ditetapkan sebagai terdakwa kasus penistaan agama. "Ahok sudah dijadikan terdakawa tapi kok menteri dalam negeri masih ngambang berikan sanksi hukum?" ujar pria yang karib dipanggil HNW itu, Minggu (25/12).

Berkaca kepada sejumlah kepala daerah yang dinonaktifkan ketika menjadi terdakwa, HNW minta hal serupa diberlakukan kepada Ahok. Hal demikian perlu dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan.

 "Mendagri sudah memberikan ini kepada kepala daerah lainnya, kenapa tidak kepada Pak Ahok?" tanya anggota komisi I DPR itu.

Kata dia, sikap Mendagri Tjahjo yang tak segera menonaktifkan Ahok dapat menimbulkan kecurigaan politis. Apalagi, Ahok kenyataannya dicalonkan kembali sebagai gubernur pada pilgub 2017 oleh partai yang dinaungi Tjahjo, yakni PDIP.

"Tapi saya yakin PDIP setuju penegakan hukum. Daripada timbulkan spekulasi aneh-aneh, kenapa sih Pak Mendagri tidak laksanakan tradisinya sesuai aturan hukum?" pungkas HNW.

Untuk diketahui, Pasal 84 UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan, pada pokoknya adalah presiden atau menteri dapat memberhentikan sementara kepala daerah jika tersangkut permasalahan dan masuk ke proses persidangan selambat-lambatnya selama 30 hari terhitung sejak menerima salinan nomor perkara dari pengadilan negeri.

Apabila putusan pengadilan menyatakan bersalah, maka kepala daerah akan diberhentikan dari jabatannya.

Sementara itu, apabila dinyatakan tidak bersalah, maka presiden atau menteri harus merehabilitasi kepala daerah yang dimaksud. [jpc]

- VIA - http://www.dakwahmedia.net/2016/12/semua-kepala-daerah-terdakwah.html ON - December 25, 2016 at 09:40PM

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates: