Hasil Penelitian LBH: Mayoritas Korban Penggusuran di DKI Alami Pelanggaran HAM - Dakwah Islami

Orang orang Islam berpikiran sempit ini memang terkadang perlu diberi pelajaran, karena merekalah yang paling berpeluang menjadi teroris, entah karena salah makan apa mereka menjadi seperti ini, ulama pun tidak bisa mengobati mereka karena mereka bukanlah hantu, hanya ada satu cara mengobati mereka yaitu dikurung dan disingkirkan,

Adalah Orang orang seperti  AAB dan teman temannya ini

Inilah Muka Pengadu Domba Yang Mungkin Anda Kenal - Mungkin Saja Dia Kerja bareng Anda - Atau Dia Kerja Di Anda. Laporkan Ke Polisi Sekarang Juga - Selamat Tinggal - AAB

AAB ini memang bukanlah seorang sendiri yang mengurusi portal dakwahmedia.net yang merupakan portalberita sara - tapi dipastikan dengan mengirinya ke penjara pasti dia akan dengan senang hati menyanyi dan membokar satu persatu teman temannya disana

Dakwahmedia.net ini gambar gambarnya

Ya kan - baru masuk saja sudah melangar UU ITE - Belum diperiksa apa apa sudah kena - pasal berlapis dah.. - Mohon tutup juga page fbnya supaya tidak buka ladang baru

ADSENSE ( PENGHASILAN MURNI ) adalah - ca-pub-2527579359972994

Nah dari google adsense ini kita dapatkan alamat alamat lain yang juga pasti dikelola oleh mereka dibalik layar - saya kira 4 orang saja sudah cukup untuk membuat portal berita ini

sholihah.web.id , dakwahmedia.net,http://reportasedakwah.blogspot.sg/

Nah karena disitu ada situs SHOLHAH.WEB.ID - silahkan pemerintah cari KTP PENANGGUNG JAWAB, itulah orang orang dibalik layar DAKWAHMEDIA.NET selain yang sudah dijelaskan diatas. dengan gambrang - SORRY YA MAS AAB - sudah waktunya mas tobat..

Hasil penelitian terbaru yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menemukan bahwa banyak pelanggaran HAM yang terjadi selama proses penggusuran paksa dan pemindahan warga DKI ke rumah susun (rusun). Pelanggaran semacam itu terjadi mulai dari masa pemerintahan Gubernur DKI Sutiyoso, Fauzi Bowo (Foke), Joko Widodo (Jokowi), hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menurut hasil survei lembaga itu, penggusuran paksa menggunakan jasa TNI di Jakarta berada di angka 71 persen, sedangkan keterlibatan Polri mencapai 88 persen. “Penggusuran paksa yang terjadi di Ibu Kota juga tidak menghormati hak bermukim 47,5 persen warga yang telah menetap selama lebih dari 20 tahun di atas tanah yang mereka tempati,” ujar Direktur LBH Jakarta, Alghiffari Aqsa, Rabu (21/12).

Tak hanya itu, 63 persen penggusuran di DKI dilakukan tanpa adanya proses dialog dan musyawarah. Sebanyak 77,8 persen korban penggusuran mengaku tidak memperoleh akses bantuan hukum selama proses penggusuran berlangsung. Sementara, 65,5 persen korban juga menilai rusun bukan ganti rugi yang layak buat mereka.

Selain itu, akses kesehatan dan pendidikan keluarga penghuni rusun ternyata tidak sebaik yang digembar-gemborkan oleh Ahok selama ini. LBH Jakarta menemukan bahwa hanya 40,2 persen penghuni rusun yang memiliki Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Sementara, sebanyak 59,8 persen lagi mengaku tidak memiliki kedua ‘kartu sakti’ tersebut.

Penelitian LBH kali ini menggunakan metode gabungan kuantitatif dan kualitatif dengan pendekatan HAM (right-based approach). Setiap informasi yang diperoleh dari hasil survei ditelusuri lebih dalam dengan metode wawancara dengan para perwakilan komunitas.

Survei pada penelitian ini dilaksanakan terhadap 250 orang penghuni rusun dengan karakteristik kepala keluarga (orang yang menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga, baik laki-laki ataupun perempuan). Para informan juga merupakan korban penggusuran paksa sebelum menjadi penghuni rusun.

Survei dilakukan pada kurun waktu 9 April 2016 sampai dengan 17 April 2016. Survei dilakukan di 18 rusun sederhana sewa (rusunawa) yang dihuni oleh korban penggusuran paksa di wilayah DKI Jakarta. [republika]

- VIA - http://www.dakwahmedia.net/2016/12/hasil-penelitian-lbh-mayoritas-korban.html ON - December 22, 2016 at 07:43AM

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates: