Fadli tak yakin Jokowi berani hentikan reklamasi sesuai putusan PTUN - GEMARAKYAT

Berikut Ini Adalah Kontent Dari gemarakyat Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon pesimistis Presiden Jokowl Widodo berani perintahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan untuk menghentikan reklamasi sesuai putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan warga supaya proyek reklamasi di Teluk Jakarta dibatalkan.

“Kita lihat saja sampai mana,” kata Fadli Zon di Jakarta, Senin (20/03/2017).

Sebagai negara hukum, putusan PTUN harus dijalankan oleh semua pihak, termasuk pemerintah.

“Seharusnya putusan PTUN dijalankan, sebab kalau tidak dijalankan oleh pemerintah, tidak ada kepastian hukum meskipun ada upaya hukum lain. Ya pokoknya keputusan PTUN harus dihargai karena negara ini adalah negara hukum. Kita lihat persoalan ini menyita perhatian publik yang tinggi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Menurut Fadli, kalau tidak berpihak kepada masyarakat, pemerintah pasti memihak kepentingan tertentu. “Dalam hal ini pengembang,” jelasnya.

Putusan PTUN tersebut, tambahnya, menunjukkan bahwa ada yang salah dan ada masalah dengan reklamasi. Dengan putusan PTUN itu menunjukkan kebenaran ada di pihak warga dan saya kira harus menjadi hukum yang mendasari kepastian.

“Jadi reklamasi harus dihentikan. Dari awal saja sudah ada pelanggaran dan masalah seperti amdal, peruntukannya dan regulasi-regukasi lain termasuk stake holder, dalam hal ini nelayan. Kalau dilihat dari proses dan prosedur, banyak yang tidak diikuti aturan mainnya sehingga menimbulkan masalah bagi nelayan,” pungkas Fadli.

Sebelumnya, pada 16 Maret, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan gugatan Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta atas izin pelaksanaan reklamasi tiga pulau di Teluk Jakarta, yakni pulau F, I, dan K yang sudah dilayangkan sejak Maret tahun lalu.

The post Fadli tak yakin Jokowi berani hentikan reklamasi sesuai putusan PTUN appeared first on Gema Rakyat.

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates: