Kelola dana CSR Berantakan, KPK Diminta Usut Ahok - ONTA INSIDE

Selamat datang pembaca - Kini anda dapat mengirimkan tulisan anda dengan mengirim email ke -

[ Pesan - 4 Nov 2016 - Jika Kalian Masih Melihat Situs Situs Ini Aktif - Berarti Memang Tidur Sudah Negara Kita, Silahkan Buat Situs Situs Serupa. ]Cobalah kalian lihat dan baca semua konten konten yang ada disini - ingat konten ini merupakan sebuah konten kopy dari sumber sumber yang disebutkan di isi konten, pasti ada yang janggal alias aneh, karena semua konten yang anda baca pasti menyebutkan islam, kata kata islam, atau konten menunjukan kebencian pada pihak tertentu, iya ini memang merupakan sebuah strategi marketing yang lagi top hits, karena setelah saya teliti, para hater ini memang mempunyai pendidikan yang kurang sehingga gampang sekali emosi, oleh sebab itu mereka dan mengatasnamanakan konten yang memiliki unsur judul yang seperti ini, dipastikan akan membuat ramai di media-sosial dan besar kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antar daerah yang berujung SARA, penyebar konten tidak ambil pusing karena mereka tidak peduli kalian mau mati karena baca berita ini, atau kalian mau perang antar daerah karena tugas mereka memang memancing anda dan meningkatkan pageview mereka, mereka mengambil hati anda untuk dijadikan korban, tapi kalian pasti tidak akan berpikir sejauh itu karena kalian yang membaca situs ini sudah pasti orang-orang yang gampang dibodohi, tapi tahukah kalian orang orang dibalik yang membodohi kalian, kalian pasti akan jauh lebih marah lagi, simak saja. - isi merupakan dari 3 situs pembodohan terbesar yang mungkin sudah menjadi PT, PT PENEBAR AKSI RAKYAT,

Untuk Pak Menteri Kominfo atau Polisi Cyber

Jangan Cuma Di blokir karena mudah sekali menghidupkan kembali hanya dengan mengganti alamat domain, misal di block xxx.com dia tinggal ganti xxx.net maka situs tetap hidup dan dapat diakses, tapi ketahuilah posisi data, yaitu data berasal adi blog, atau server di, atau ketahuilah adminnya, maka akan tutup selamanya, dan admin admin itu sudah dibahas disini
Jangan cuman melarang, media media ini telah membolak balikan berita situs situs pers resmi di Indonesia sehingga judulnya menjadi ambigu dan tidak mengena alias menimbulkan kebencian, Media Media pers seperti ini bisa digunakan sebagai pemberat dugaan karena isi berita mereka telah dipalsukan.
mohon tanggani segera sehingga tidak terjadi hal hal serupa lagi, terlebih munculnnya situs situs baru, Kami sebagai rakyat sudah lelah diadu domba, Polisi harus bisa menegakan hukum.
jangan lupa denda !!. karena situs situs ini berpenghasilan dengan mengadu domba kita semua.

BERITA BERITA PEMBAWA KONFLIK DAN PENEBAR KERENGANGAN UMAT BERAGAMA - Kelola dana CSR Berantakan, KPK Diminta Usut Ahok

<<< Download Ini Dan Bagikan Segera orang orang ini sungguh memalukan >>>
https://drive.google.com/file/d/0B-R_rC7_q3IicllPcE9ZQ1VrSlU/view?usp=sharing

Kelola dana CSR Berantakan, KPK Diminta Usut Ahok

Berita Islam 24H - Pengelolaan dana dari pihak swasta atau yang kerap dikenal dengan dana pertanggung jawaban sosial perusahaan (corporate social responbility/CSR), dinilai amburadul. Selain itu pengelolaan dana CSR itu melanggar aturan karena tidak dimasukkan dalam APBD. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengusut masalah ini, tidak boleh diam saja.

Direktur Eksekutif Indonesia For Transparancy and Accountability (Infra) Agus Chairudin mengatakan, bila merunut pada UU Nomor 41 Tahun 2012, penggunaan dana CSR adalah melanggar. Sebab, di situ dinyatakan bahwa anggaran CSR diperhitungkan dalam APBD untuk digunakan dalam tahun yang berikut. "Bukan ditagih sekarang dan bisa digunakan segera‎," ucap Agus saat dihubungi di Jakarta.

Ia melihat, minimnya penyerapan APBD DKI Jakarta berkaitan dengan kebijakan Ahok saat menjabat beberapa kali melanggar aturan. "APBD DKI seharusnya surplus. Tetapi kenapa penyerapannya senantiasa minim? Karena kebijakan yang diterapkan Ahok sejak menjabat banyak yang melanggar aturan," paparnya.

Dana Bansos

Kebijakan lain yang dilanggar berkaitan dengan keuangan, seperti pengelolaan dana hibah bansos. "Kebijakan lainnya yang dilanggar itu terutama soal hibah bansos APBD yang diperuntukkan kepada lintas sektor. Artinya di luar dari muspida. Seperti hibah ke Mabes Polri, Mabes TNI, Mabes AD, Kostrad itu kan di luar lintas sektor dan APBN mereka. Dan, ternyata hibah bansos berbentuk fresh money," kata dia.

Menurut Agus, penyerapan APBD yang dilakukan Ahok tidak sesuai dengan UU Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.

Ia menuturkan, hal ini mengakibatkan ketidakberanian pejabat dan para pengguna anggaran untuk mengeksekusinya. "Dengan demikian, mereka akan memilih untuk menggunakan dana CSR," ungkapnya.

KPK

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, dalam kasus dugaan penggunaan dana CSR oleh gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, pihakanya tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Karena kasus penggunaan dana CSR oleh Ahok tersebut masih dalam proses penyidikan oleh penyidik KPK.

"Kita tidak bisa update, tidak bisa sampaikan kalau ada perkara - perkara yang masih dalam proses sebelum penyidikan. Karena kalau belum proses penyidikan maka kita tidak bisa bicara soal orang yang diduga terlibat," ujar Febri kepada Harian Terbit, Selasa (10/1/2017).

Menurut Febri, pihaknya bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut jika ada pengaduan dari masyarakat.

Dana Pengembang

Pengamat Perkotaan dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga melihat, dalam membangun Jakarta, Ahok kerap bersikeras menggunakan dana pengembang untuk melakukan pembangunan fisik yang dampaknya untuk masyarakat.

"Pembangunan pakai dana pengembang membuat SKPD makan gaji buta. Banyak SKPD yang mengeluh ke saya, ngapain lagi kita kerja kalau semua udah dikerjain swasta," ujarnya.

‎Ia mencontohkan, misalnya saja penataan waduk pluit. Sampai saat ini, lanjut dia, masih banyak pemukiman yang belum dibebaskan. "Termasuk dengan pembangunan Ruang Publik Terbuka Rumah Anak (RPTRA) yang kini akhirnya banyak yang tidak berfungsi seperti tujuan awalnya," ungkap dia.

Audit

Sementara itu, DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI mengaudit dana CSR yang diberikan pengembang kepada Pemprov DKI Jakarta. Mengingat dana tersebut digunakan untuk pembangunan sarana publik yang secara langsung menjadi aset pemerintah.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, Ahok telah melakukan kesalahan prosedur dalam pengelolaan keuangan daerah.‎ Seharusnya, penerimaan dari pihak swasta diserahkan ke Pemerintah Daerah (Pemda) DKI dahulu dan dicatatkan dalam APBD.

"Padahal, Pasal 3 ayat (6) UU No. 17/2003 (Keuangan Negara) jelas bunyinya, semua penerimaan yang menjadi kewajiban daerah tahun bersangkutan, harus dimasukkan APBD," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

"Nah, ini yang diterima (dari swasta) kagak masuk (APBD), yang keluar juga enggak masuk," ketus ketua DPD Gerindra DKI itu.

Anggota Komisi C DPRD DKI, Johnni Ventus Hutapea, mengaku sampai saat ini pihaknya belum pernah mendapatkan laporan dari Pemprov DKI Jakarta terkait aliran dana CSR yang diperoleh.

Karenanya jika tidak ada laporan maupun pertanggung jawaban, Johnni mengaku khawatir dana CSR tersebut diselewengkan. "Permintaan CSR yang dilakukan pak Ahok tentunya melekat dengan jabatan beliau sebagai gubernur. Sehingga tidak ada baiknya bila penggunaan dana ini ada laporan pertanggung jawabannya," ucapnya. [beritaislam24h.net / htc]

Kelola dana CSR Berantakan, KPK Diminta Usut Ahok = Dipostkan Oleh noreply@blogger.com (Berita Islam 24 H) - Pada January 11, 2017 at 10:27PM - DOWNLOAD EXPORT BLOG POSISI 6 JAN