Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Umatuna.com, JAKARTA -- Massa pendukung terpidana Basuki Tjahaja Purnama sampai saat ini masih tidak terima atas vonis dua tahun penjara. Mereka mengupayakan penangguhan penahanan agar Ahok tidak ditahan.
Ketua Umum Aliansi Advokat Muslim NKRI Al Katiri mengatakan, upaya penangguhan penahanan untuk Ahok merupakan hal yang sia-sia. "Mengapa demikian? Karena antara putusan pemidanaan dan perintah penahanan adalah satu kesatuan yang terintegrasi. Keduanya dapat dibedakan. Namun, tidak dapat dipisahkan," kata Al-Katiri saat dihubungi Republika.co.id, Jumat, (12/5).
Al-Katiri menuturkan, ketika pengadilan menjatuhkan putusan, maka kewenangan melekat pada majelis hakim sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 193 Ayat (2) KUHAP. Ada dua opsi kewenangan yang dimiliki hakim setelah menyelesaikan proses pemeriksaan perkara. Opsi pertama, ketika Ahok tidak ditahan, maka hakim dapat memerintahkan Ahok untuk ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 KUHAP dan terdapat alasan yang cukup. Ini yang telah dilakukan hakim saat memvonis Ahok.
Opsi kedua, jika seandainya Ahok ditahan, hakim dalam putusannya dapat memerintahkan Ahok tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya jika tidak terbukti bersalah.
Perintah yang bersifat pilihan ini, kata Al-Katiri, dipertegas pada Pasal 197 KUHAP. Pada ayat (1) huruf k disebutkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Terhadap tidak dipenuhinya ketentuan tersebut akan berimplikasi berupa putusan "batal demi hukum" (Pasal 197 Ayat (2) KUHAP).
"Jadi, norma hukum pada Pasal 197 bersifat imperatif, konsekuensi yuridis berupa kebatalan putusan bersifat otomatis," kata Al-Katiri memerinci.
Menurut Al-Katiri, terhadap putusan yang dinyatakan "batal demi hukum" menurut teori hukum diartikan sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (never existed) dan tidak memiliki nilai apa pun secara hukum (legally null and void). "Maka jika ada hal seperti itu dengan sendirinya tidak dapat dilakukan eksekusi," katanya.
Al-Katiri menegaskan, perintah pengadilan yang secara serta merta menahan Ahok dalam rutan harus dimaknai sebagai keharusan hukum yang bersifat memaksa (mandatory law) sehingga tidak boleh diabaikan. Karena, majelis hakim telah benar menerapkan norma hukum bahwa faktanya Ahok sebelumnya belum pernah ditahan. Maka, pada saat putusan pemidanaan dijatuhkan, seketika itu pula perintah penahanan dibacakan dalam amar putusan.
Putusan Mahkamah Agung dalam No.169 K/Pid/1988, menyatakan batal demi hukum putusan pengadilan tinggi karena tidak memenuhi Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP. Perintah penahanan secara serta-merta (uitvoerbarr bij voorrad, pada hukum pidana), memiliki kekuatan berlaku walaupun ada banding dan kasasi.
"Berdasarkan uraian di atas, secara hukum upaya penangguhan penahanan tidak dapat diterima. Penangguhan hanya dapat dilakukan dalam tahap penyidikan sampai proses pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 31 Ayat (1) KUHAP)," katanya.
Al-Katiri mengatakan, putusan pemidanaan dan perintah penahanan harus diterima sebagai kenyataan hukum yang pasti. Karena sudah nenjadi suatu prinsip bahwa putusan pengadilan harus dianggap benar (res judicata pro veritate habetur) sampai adanya putusan pengadilan diatasnya yang berwenang membatalkan putusan tersebut.
Al-Katiri menuturkan, majelis hakim yang memutus perkara Ahok, tentunya mengetahui adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-X/2012 yang dalam amar putusan menyatakan bahwa putusan yang tidak mencantumkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP "tidak batal demi hukum". Mahkamah juga membatalkan ketentuan huruf k pada Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Namun, pencantuman Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP pada putusan pemidanaan terhadap Ahok, menurut Al-Katiri, lebih ditujukan kepada penegasan kepentingan Pasal 21 KUHAP, yakni adanya kekhawatiran yang bersangkutan akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya.
"Adapun merusak atau menghilangkan barang bukti, kiranya tidaklah relevan," katanya. Jadi, kata Al-Katiri, perintah penahanan oleh pengadilan tidaklah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, tetapi perintah penahanan terkait dengan menegakkan hukum dan keadilan. "Adapun upaya banding dan mungkin kasasi tidaklah ditujukan kepada perihal penahanan. Namun, ditujukan kepada putusan pemidanaan," katanya. (republika)
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) May 14, 2017 at 09:53AM
Related Posts :
Sepi Pemberitaan, FPI Renovasi Rumah Nenek Miskin - UMATUNA
Djarot Tak Cocok dengan Dakwah Zakir Naik Diterapkan di Indonesia, Begini Katanya... - UMATUNA
Zakir Naik: Adam Hingga Isa Mengajarkan Shalat - UMATUNA
Penuh Haru Gadis Berkaca Mata Ini Bersyahadat Usai Bertanya ke Zakir Naik - UMATUNA
GNPF MUI: Tuduhan Makar adalah Kejahatan - UMATUNA
0 Response to "Penahanan Ahok tak Dapat Ditangguhkan, Ini Penjelasannya - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.