Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Umatuna.com - Keputusan majelis hakim yang memvonis Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 2 tahun penjara, tidak sesuai dengan harapan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), yang berharap Ahok dipenjara 5 tahun.
Begitu disampaikan anggota Tim Advokasi GNPF-MUI, Kapitra Ampera, dalam Konferensi Pers terkait putusan vonis Ahok di AQL Islamic Center, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/5).
"Meskipun putusan itu tidak memenuhi ekspektasi kami, tapi kami dapat menerimanya dan menghormati sebagai suatu putusan yang final," kata Kapitra.
Menurutnya, vonis Ahok merupakan yang terbaik, yang diturunkan Allah SWT melalui tangan-tangan hakim. Dia menilai hal itu merupakan realitas kegamaan dan realitas hukum yang sesungguhnya.
Dijelaskan, pihaknya menerima putusan itu meskipun tidak memenuhi harapan, dengan alasan hukum yang benar.
"Kami melihat ada 4 run way hukum yang absolut sebagai syarat dikeluarkan keputusan hakim," ujarnya.
Pertama, hakim telah putus perkara Ahok yang berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), bukan atas tuntutan JPU.
"Ini adalah yurisprudensi MA nomor 47/KR/1956 tanggal 23 Maret 1957 dan yuripudensi no 68 K/kr/1973. Yang perintahkan bahwa hakim dalam ambil putusan harus didasarkan pada dakwaan. Itu alasan pertama kami terima dan apresiasi hakim," terangnya.
Kedua, lanjut dia, hakim telah mengambil keputusan berdasarkan fakta di persidangan, bukan berdasarkan fakta diluar persidangan. 40 saksi JPU dan 10 saksi terdakwa tidak satupun dari mereka yang bilang bahwa ada dugaan penodaan golongan, tetapi seluruhnya saksi dan alat bukti lainnya semuanya menjelaskan dan menyatakan Ahok telah menoda agama Islam. Sementara dari kesaksian yang diajukan terdakwa, mereka bilang tidak ada penodaan agama.
"Hakim melihat realitas ini dan memutuskannya berdasarkan fakta real dan akurat berdasarkan argumentasi hukum dan yurispudensi hukum sehingga fakta persidangan jadi valid dan akurat," ungkapnya.
"Ini sesuai dengan pasal 6 ayat 2 UU 48 thn 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan pasal 183 KUHAP," tambahnya.
Yang ketiga, lanjut Kapitra, hakim mengambil keputusan sesuai rasa keadilan di masyarakat, baik yang kontra maupun yang pro sehingga ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 UU 48 tahun 2009.
"Yang paling penting keempat adalah hakim telah memutus perkara ini secara imparsial, independen tanpa intervensi dari siapapun dalam bentuk apapun, termasuk oleh diri hakim itu sendiri," tuturnya.
Dari hal tersebut, menurut dia, hakim telah menjalankan pasal 3 UU 48 tahun 2009.
Dia menambahkan, berdasarkan empat runway ini, untuk itu tidak ada alasan bagi GNPF-MUI untuk tidak menerimanya.
"Jumlah berapa tahun yang dibacakan tidaklah jadi domain kami, domaiitn masyarakat dan domain kekuasaan. Kita boleh punya harapan tapi hakim juga punya hak dan kewajiban untuk mempertimbangkan hal-hal yang ringankan dan beratkan untuk buat keputusan," tandasnya. (rmoljakarta)
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) May 10, 2017 at 04:49PM
Related Posts :
Ungap Kasus Kriminalisasi Ulama, Pigai: Ada Intervensi Kekuasaan Mau Hantam Saya - UMATUNA
Jokowi Tawarkan 3 Mega Proyek di Sumut, Sulut, dan Kaltara pada China - UMATUNA
Luhut Sembunyikan Informasi Teluk Jakarta Dari Presiden Jokowi - UMATUNA
Pemeriksaan Istri Rizieq Shihab Disebut sebagai Politik Balas Dendam karena Ahok Kalah Pilkada - UMATUNA
Sampai Hari ini Luhut Belum Mau Membuka Hasil Kajian Reklamasi Teluk Jakarta, Ada Apa Gerangan? - UMATUNA
0 Response to "GNPF-MUI Terima Vonis Ahok Meski Tak Sesuai Harapan - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.