Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
"Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang katanya pro terhadap orang kecil, namun faktanya tidak demikian. Kebijakan yang diambil tidak berpihak pada orang kecil termasuk buruh," katanya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (27/4).Umatuna.com - Sekitar 200 ribu anggota buruh dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan dan Umum (FSPKEP) dipastikan akan ikut dalam aksi memperingati may day atau Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2017 mendatang.
Ketua Umum FSPKEP Sunandar menyampaikan, may day wajib dijadikan evaluasi untuk kesejahteraan buruh. Sebab, masih banyak yang harus diperjuangkan dan disuarakan melalui unjuk rasa damai yang dipusatkan di kabupaten maupun provinsi.
"Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang katanya pro terhadap orang kecil, namun faktanya tidak demikian. Kebijakan yang diambil tidak berpihak pada orang kecil termasuk buruh," katanya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Kamis (27/4).
Menurut dia, ada tiga kebijakan Presiden Jokowi yang tidak pro terhadap buruh. Pertama yakni menetapkan Peraturan Pemerintah 78/2015 yang membatasi kenaikan upah.
"Kedua mengeluarkan kebijakan pemagangan berkedok pendidikan, dimana orang yang bekerja hanya dikasih uang saku," sesalnya.
Belum lagi, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja juga membuat peraturan yang berkedok sebagai perbudakan pemagangan dalam Permenaker 36/2016. Utamanya di Pasal 3, Pasal 12, dan Pasal 6 ayat 7. Dan ketiga adalah menetapkan PP 45/2015 yakni nominal iuran dan besaran manfaat jaminan pensiun yang sangat kecil.
"Peringatan may day juga menolak terkait revisi UU 13/2003 dan meminta kepada pengawasan ketenagakerjaan lebih tegas dalam menindak perusahaan yang nakal karena hampir 40 persen masih membayar upah di bawah UMK maupun UMSK serta masih banyak yang belum diikutkan program BPJS," tambahnya.
Tak hanya itu, Sunandar juga meminta kepada pemerintah agar membatalkan kenaikan BBM dan TDL listrik 900 Kwh-1300 Kwh karena tidak sebanding dengan kenaikan upah.
Kemudian soal sistem kerja outsourcing, sistem itu menurutnya adalah praktik perbudakan modern yang tidak memberikan kepastian kerja dan masa depan bagi kaum buruh.
"Oleh karena itu, sistem kerja eksploitatif seperti ini harus dihapuskan," imbuhnya.
Harga gas industri juga menurutnya wajib diturunkan bukan 3 sektor saja sektor pupuk, sektor baja, sektor Petrokimia tapi untuk sektor lainnya khususnya harga gas untuk sektor keramik karena banyak perusahaan keramik yang kondisinya memprihatinkan merumahkan pekerjanya, pungkas Sunandar.
"Apalagi Bapak Presiden (Joko Widodo) dalam rapat kabinet menargetkan 5,5 dollar AS per Million Metric British Thermal Unit (MMbtu) pada 2018," katanya.
Oleh karenanya pada Hari Buruh Internasional FSPKEP yang tergabung dalam KSPI akan turun ke jalan. Demo buruh nanti dikatakannya akan berlangsung secara damai. Selain aksi dan orasi, dalam kegiatan diwajibkan memakai lagu-lagu perjuangan buruh dan lagu perjuangan nasional karena sebagai simbol semangat untuk merubah kebijakan pemerintah yang masih belum memihak pada buruh.
"Aksi ini cermin dari kepedulian dan keseriusan buruh Indonesia dalam memperjuangkan perubahan ke arah lebih baik. Selain di Jakarta, aksi buruh serentak akan digelar di berbagai Provinsi seperti Palembang, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan," jelasnya. (rmol)
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) April 28, 2017 at 06:55AM
Related Posts :
Jokowi Cilaka Dua Belas, Satu Persatu Aset Negara Jatuh ke Tangan Asing - UMATUNA
Mantan Anggota DPR: Ahok ini Koruptor Sejati - UMATUNA
Kapolda Metro Jaya Minta Sidang Ahok Ditunda, Pengamat: Jangan Mengada-ada! - UMATUNA
Ngeri! Hingga Kini Sudah 78 Fitnah Ditujukan ke Anies-Sandi, Ulah Siapa? - UMATUNA
Polri Ingin Sidang Ahok Ditunda, Pengamat: Negara ini Berdasar Hukum, Tidak Bisa Seenaknya Sendiri - UMATUNA
0 Response to "FSPKEP: Pemerintahan Presiden Jokowi Katanya Pro Orang Kecil, Namun Faktanya Tidak Demikian - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.