Soal Megakorupsi E-KTP, DPN RG '98 Minta KPK Tidak Takut Jerat Setya Novanto - UMATUNA

Selamat datang pembaca - Kini anda dapat mengirimkan tulisan anda dengan mengirim email ke -

[ Pesan - 4 Nov 2016 - Jika Kalian Masih Melihat Situs Situs Ini Aktif - Berarti Memang Tidur Sudah Negara Kita, Silahkan Buat Situs Situs Serupa. ]Cobalah kalian lihat dan baca semua konten konten yang ada disini - ingat konten ini merupakan sebuah konten kopy dari sumber sumber yang disebutkan di isi konten, pasti ada yang janggal alias aneh, karena semua konten yang anda baca pasti menyebutkan islam, kata kata islam, atau konten menunjukan kebencian pada pihak tertentu, iya ini memang merupakan sebuah strategi marketing yang lagi top hits, karena setelah saya teliti, para hater ini memang mempunyai pendidikan yang kurang sehingga gampang sekali emosi, oleh sebab itu mereka dan mengatasnamanakan konten yang memiliki unsur judul yang seperti ini, dipastikan akan membuat ramai di media-sosial dan besar kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antar daerah yang berujung SARA, penyebar konten tidak ambil pusing karena mereka tidak peduli kalian mau mati karena baca berita ini, atau kalian mau perang antar daerah karena tugas mereka memang memancing anda dan meningkatkan pageview mereka, mereka mengambil hati anda untuk dijadikan korban, tapi kalian pasti tidak akan berpikir sejauh itu karena kalian yang membaca situs ini sudah pasti orang-orang yang gampang dibodohi, tapi tahukah kalian orang orang dibalik yang membodohi kalian, kalian pasti akan jauh lebih marah lagi, simak saja. - isi merupakan dari 3 situs pembodohan terbesar yang mungkin sudah menjadi PT, PT PENEBAR AKSI RAKYAT,

Untuk Pak Menteri Kominfo atau Polisi Cyber

Jangan Cuma Di blokir karena mudah sekali menghidupkan kembali hanya dengan mengganti alamat domain, misal di block xxx.com dia tinggal ganti xxx.net maka situs tetap hidup dan dapat diakses, tapi ketahuilah posisi data, yaitu data berasal adi blog, atau server di, atau ketahuilah adminnya, maka akan tutup selamanya, dan admin admin itu sudah dibahas disini
Jangan cuman melarang, media media ini telah membolak balikan berita situs situs pers resmi di Indonesia sehingga judulnya menjadi ambigu dan tidak mengena alias menimbulkan kebencian, Media Media pers seperti ini bisa digunakan sebagai pemberat dugaan karena isi berita mereka telah dipalsukan.
mohon tanggani segera sehingga tidak terjadi hal hal serupa lagi, terlebih munculnnya situs situs baru, Kami sebagai rakyat sudah lelah diadu domba, Polisi harus bisa menegakan hukum.
jangan lupa denda !!. karena situs situs ini berpenghasilan dengan mengadu domba kita semua.

[ INDRISANTIKA KURNIASARI ]
Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA

Umatuna.com - Indonesia tidak dapat berkembang jika para pejabat, baik sejumlah wakil rakyat, maupun sejumlah pucuk pimpinan birokrasi tidak bisa dicontoh karena tidak berkarakter.

Untuk itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Rumah Gerakan 98 Bernard Ali Mumbang Haloho untuk tegas dalam mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP yang sempat menyinggung nama Ketua DPR RI Setya Novanto.

Dalam kasus ini, proyek e-KTP senilai Rp 5,9 triliun diduga menjadi bancakan para anggota dewan kala itu, hingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun.

"Lagi-lagi orang awam pun akan bertanya bagaimana mungkin bangsa Indonesia bisa mencapai berdikari bila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menanggung utang Rp 3.549 triliun atau sebesar 28,6 persen dari total PDB sebesar Rp 12.406,8 triliun, masih juga dikorup," sesal Bernard dalam keterangan pada media, Kamis (15/6).

Sementara itu Sekjen DPN RG 98 Sayed Junaidi Rizaldi mendesak agar KPK tidak takut menjerat ketua umum Golkar Setya Novanto yang dalam kasus diduga kuat menjadi aktor utama.

Terlebih, lanjutnya, Sekjen Kemendagri Diah Anggraini dalam kesaksiannya mengungkap tentang pesan Setya Novanto sewaktu baru menjabat sebagai Ketua Fraksi Golkar/Bendahara Golkar dalam pertemuan pelantikan Ketua BPK. Saat itu, ia diminta menyampakan pesan ke Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, agar pura-pura tidak mengenal Setya Novanto bila ditanya orang.

"Pak Setya Novanto menyampaikan, 'Tolong sampaikan ke Irman, kalau ketemu orang, ditanya, bilang saja tidak kenal saya'," kata Sayed mengutip penyataan Diah Anggraini pada persidangan kasus e-KTP pada 16 Maret 2017.

Irman, lanjutnya, juga membenarkan bahwa dirinya menerima pesan Setya Novanto yang disampaikan melalui kurir Diah Anggraini.

"Kata dia 'saya pernah dapat pesan dari Bu Diah melalui kurir ke rumah saya. Waktu itu pesan Bu Diah ada pesan dari Pak Setnov tolong kalau saya ditanya bahwa saya tidak kenal Pak Setya Novanto'," ungkap Irman kepada Hakim.

Dijelaskan Sayed bahwa dalam kasus ini, baik terdakwa Irman maupun Sugiharto telah membenarkan bahwa memang ada pertemuan dengan Setya Novanto, Andi Narogong, dan Diah Anggraini di Hotel Gran Melia. Pertemuan tersebut adalah pertemuan untuk membahas proyek e-KTP.

Untuk itu, berdasarkan sejumlah temuan tersebut, KPK yang merupakan anak kandung Gerakan Reformasi harus menunjukkan ketegasannya dalam penegakan hukum dan menjalankan asas persamaan di depan hukum, equality before the law.

"Betapapun Setya Novanto adalah Ketua DPR RI, namun bila mencukupi dua alat bukti harus ditetapkan sebagai tersangka. Mari bersama-sama menjaga negeri Indonesia tercinta dari tindakan koruptor yang terus menerus melakukan moral hazard," pungkas Sayed. (rmol)

http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) June 15, 2017 at 04:34PM