Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Umatuna.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal paham dalam hal penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Begitu kata Juru Bicara Tim Pemenangan Anies-Sandi, Anggawira menanggapi berbagai proyek infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan swasta sebagai kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB).
“Pembiayaan dari sumber dana non- APBD, seperti lewat dana CSR yang dilakukan pihak swasta ini membuat pemprov DKI terkesan tidak transparan dan akuntable. Sebab, dana CSR tersebut seharusnya dapat diputuskan bersama pengunaannya dalam forum CSR dan masuk terlebih dulu dalam mekanisme APBD,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada redaksi, Minggu (9/4).
Angga menyebutkan sejumlah proyek pembangunan juga harus dilakukan melalui sistem tender. Sebab, dengan mekanisme yang jelas maka bisa menghindari penyalahgunaan dana.
“Artinya, hal- hal tersebut jangan dilakukan off budget. Untuk memenuhi unsur transparansi tentu lebih baik program pembangunan ini dikelola didalam budget, lewat proses tender, dengan mekanisme yang jelas,” ungkap Koordinator Sahabat Anies Baswedan- Sandiaga Uno itu.
Secara khusus, Angga menyebut tindakan Gubernur DKI Jakarta (nonaktif) Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang meminta pihak swasta yang kena denda atas KLB untuk membangun Simpang Susun Semanggi merupakan sebuah kesalahan.
Sebab, menurut ketentuan yang berlaku, dana dari hasil pembayaran denda harus lebih dulu masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
“Pemprov DKI tentunya sangat memahami ketentuan tersebut. Namun, yang jadi pertanyaan kami saat ini adalah mengapa pembangunan proyek ini harus dilakukan diluar budget? Seharusnya hal ini dibahas terlebih dulu bersama DPRD,” pungkasnya. (rmol)
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) April 09, 2017 at 08:13PM
0 Response to "Pemrov DKI Era Ahok Disebut Gagal Paham Soal Pengelolaan Dana CSR - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.