Menolak Lupa! Inilah 10 Janji Jokowi yang Belum Satupun Terealisasi - BeritaIslam24 = OpiniBangsa

BERITA BERITA PEMBAWA KONFLIK DAN PENEBAR KERENGANGAN UMAT BERAGAMA - Menolak Lupa! Inilah 10 Janji Jokowi yang Belum Satupun Terealisasi

<<< Download Ini Dan Bagikan Segera orang orang ini sungguh memalukan >>>
https://drive.google.com/file/d/0B-R_rC7_q3IicllPcE9ZQ1VrSlU/view?usp=sharing

Menolak Lupa! Inilah 10 Janji Jokowi yang Belum Satupun Terealisasi

Opini Bangsa - Joko Widodo alias Jokowi resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) pada hari Kamis, 20 Oktober 2016. Artinya sudah dua tahun dua bulan Jokowi menjabat Presiden RI. Masa jabatannya pun tersisa dua tahun delapan bulan lagi.

Di sisa masa jabatannya tersebut, masih banyak janji-janji Jokowi yang disampaikan saat kampanye pemilihan presiden (pilpres) 2014 belum terealisasi. Bahkan, sebagian janji-janji manis itu sudah dilanggar dan akan sulit dipenuhi.

Kendati demikian, janji tetaplah janji. Rakyat Indonesia tidak ingin Jokowi hanya memberikan harapan palsu, seperti ketika dia berjanji untuk tidak maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) jika terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Berikut 10 janji Jokowi yang dirangkum dan diolah dari berbagai sumber:

Jokowi Janji Merebut Kembali (Membeli) Indosat dari Tangan Asing

Presiden Jokwi berjanji untuk membeli kembali (buy back) saham PT Indosat yang dijual ke perusahaan asing pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Janji ini pernah ditagih oleh anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar di sela-sela Rapat Kerja Komisi XI dengan Menteri BUMN dan Menteri Keuangan, di Gedung DPR RI, Rabu (28/1/2015).

“Jangan hanya janji. Ketika kampanye, gencar berorasi hendak buy back Indosat. Kami menunggu aksi pemerintah,” ujar Willgo Zainar kala itu.

Saat ini, Indosat dikuasai perusahaan asal Qatar, Ooredoo Asia Pte Ltd, dengan kepemilikan saham sebesar 65 persen, pemerintah Republik Indonesia 14,29 persen, perusahaan Amerika Serikat Skagen sebesar 5,42 persen, selebihnya 15,29 persen dimiliki publik.

Jokowi Janji Tidak Bagi-Bagi Kekuasaan

Jokowi berulangkali menegaskan tidak akan bagi-bagi kekuasaan jika terpilih menjadi Presiden RI. Hal itu ditegaskan Jokowi di berbagai kesempatan saat masih kampanye Pilpres 2014 lalu.

Faktanya, semua parpol pengusung dan pendukung Jokowi-JK mendapat jatah menteri. Bahkan, Jokowi juga memberikan jatah menteri kepada partai yang belakangan menyatakan mendukung pemerintah, seperti Partai Golkar.

Tak hanya itu, Jokowi juga menunjuk sejumlah mantan tim suksesnya, masuk ke dalam struktur pemerintahan. Padahal, Jokowi pernah berjanji tidak akan bagi-bagi jabatan dan membuat kabinetnya ramping.

“Pengisian sejumlah orang dekatnya ke dalam lembaga negara sudah jelas terlihat bagi-bagi kekuasaan. Jokowi telah melanggar janjinya saat kampanye dulu. Publik juga telah dibohonginya karena berjanji akan membuat kabinet yang ramping,” ujar Pengamat Hukum Tata Negara Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), M. Imam Nasef, Minggu malam (11/1/2015).

Jokowi Janji Tidak Menaikkan Harga BBM

Sejak Oktober 2014, Presiden Jokowi sudah enam kali melakukan perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada November 2014, Jokowi menaikkan harga BBM, lalu diturunkan pada Januari 2015. Harga BBM kembali turun pada pertengahan Januari 2015. Awal Maret 2015, harga BBM kembali naik. Di penghujung Maret 2015, harga BBM dinaikkan lagi. Selanjutnya, pada pertengahan Desember 2016, harga BBM jenis Pertamax, Pertalite, dan Dexlite kembali dinaikkan.

“Penyesuaian dilakukan terhadap Pertamax, Pertalite, dan Dexlite, yang nilainya sebesar Rp 150 per liter, berlaku untuk semua wilayah,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina, Wianda Pusponegoro.

Jokowi Janji Ciptakan 10 Juta Lapangan Kerja Baru

Jokowi berjanji akan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun jika terpilih menjadi presiden. Janji itu disampaikan Jokowi di Bandung, Jawa Barat pada Kamis, 3 Juli 2014. “Menurunkan tingkat pengangguran 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun,” ujar Jokowi.

Faktanya, Jokowi justru mempermudah tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia melalui aturan bebas visa. Hal itu membuat tenaga kerja Indonesia semakin kesulitan mendapatkan lapangan pekerjaan karena harus bersaing dengan tenaga kerja asing.

Jokowi Janji Tidak Akan Ngutang Lagi

Dalam kampanye pilpres tahun 2014, Tim Ekonomi Jokowi JK berjanji tidak akan pernah berhutang lagi. Jokowi tidak akan meminjam uang keluar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

“Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. (Jokowi-JK) menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” ujar Tim Jokowi JK, Tjahjo Kumolo di Gedung DPR/MPR, Selasa (3/6/2014).

Faktanya, utang Indonesia malah semakin menumpuk saat Jokowi menjadi Presiden. Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal I 2016 sebesar USD316,0 miliar atau sekitar Rp 4.000 triliun lebih.

Angka ini terbilang fantastis jika dibandingkan jumlah utang pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selama 10 tahun SBY menjadi presiden, utang luar negeri Indonesia hanya bertambah Rp 1.299 triliun.

Jokowi Janji Persulit Investasi Asing

Kemudahan perizinan investasi asing di Indonesia yang dijanjikan Presiden Jokowi menuai kritik. Janji yang digembar-gemborkan Jokowi di forum APEC dan G20 baru-baru ini dinilai melanggar janjinya saat kampanye pilpres lalu

“Jokowi jangan amnesia. Di forum debat capres mengatakan akan mempersulit investasi asing masuk ke Indonesia dengan mempersulit perizinan investasi asing yang akan masuk dalam menghadapi MEA. Tapi di forum APEC dan G20, Jokowi selalu menjanjikan kemudahan perizinan,” ujar Rahadian dari Front Rakyat Lawan Jokowi, Minggu (16/11).

Menurut Rahadian, tawaran investasi bidang infrastruktur strategis di Indonesia kepada para penanam modal asing oleh Jokowi di depan ratusan CEO di forum APEC di Beijing tidak bisa dibiarkan. Seluruh komponen masyarakat harus menyikapi dengan kritis.

“Investasi asing harus dihalangi karena dapat mengganggu kedaulatan ekonomi Indonesia. Sangat jelas, Pasal 33 UUD 1945 menekankan pentingnya penguasaan sektor ekonomi yang berhubungan dengan hidup orang banyak harus dikuasai negara,” paparnya.

Jokowi Janji Tidak Akan Hapus Subsidi BBM

Jokowi berjanji tidak akan menghapus subsidi BBM. Janji itu disampaikan Jokwi saat menerima dukungan dari seratusan tukang ojek yang tergabung dalam Ikatan Persaudaraan Ojek Indonesia (IPOI) di Jalan Borobudur 18, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2016). Saat itu, Jokowi masih berstatus calon Presiden RI.

“Keinginan untuk subsidi BBM saya kira tidak ada masalah. Subsidi bagi rakyat kecil adalah sebuah keharusan,” ujar Jokowi menanggapi permintaan Koordinator IPOI Halis Rumkel yang berharap Jokowi tidak mencabut subsidi BBM jika terpilih menjadi Presiden. Faktanya, baru beberapa bulan setelah menjadi Presiden, Jokowi langsung mengurangi subsidi BBM.

Jokowi Janji Bangkitkan Industri Mobil Nasional

Nama Jokowi melejit ketika mengganti mobil dinasnya dengan Mobil Esemka yang merupakan rakitan anak-anak SMK. Saat itu, Jokowi masih menjabat Walikota Solo. Kepopuleran Jokowi akhirnya mengantarkannya menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Pada saat kampanye Pilpres 2014, Jokowi lantas berjanji akan membangkitkan industri mobil nasional. Ia menginginkan agar merek-merek lokal memiliki posisi yang sejajar dengan produsen mobil internasional.

“Kita sudah berapa tahun merdeka? Buat pesawat bisa, masa buat mobil saja enggak bisa? Logikanya itu saja,” ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat 19 September 2014.

Jokowi Janji Jaksa Agung Bukan dari Parpol

Tim Transisi pernah menyatakan bahwa Presiden Jokowi tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik. Kandidat Jaksa Agung yang akan dipilih Jokowi berasal dari kalangan profesional internal atau eksternal Kejaksaan Agung.

“Pilihan itu adalah keinginan Presiden menjaga supaya Jaksa Agung tidak terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan politik,” ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu, 29 Oktober 2014.

Faktanya, Jokowi malah menunjuk kader Partai Nasdem, HM Prasetyo menjadi Jaksa Agung. Meski kinerjanya kerap disorot karena minim prestasi, Jokowi tetap mempertahankan anak buah Surya Paloh tersebut.

Jokowi Janji Tidak Impor Pangan

Hingga kini Pemerintah Indonesia belum bisa menghentikan impor pangan. Padahal, impor pangan yang diterapkan pemerintah menyebabkan rusaknya kaum tani dan pertanian di Tanah Air. Impor pangan hanya menguntungkan para pelaku importir.

Presiden Perkumpulan Patriot Pangan Bugiakso mengatakan, kebijakan impor segala bahan pangan, memang benar bisa menjamin ketersediaan. Namun hal itu berdampak buruk karena menjauhkan negeri agraris ini dari kedaulatan pangan.

“Atas nama efisiensi, Indonesia kemudian terjebak, lalu hancur, dan belum sanggup lagi keluar dari jebakan perdagangan dan politik pangan dunia,” ujar Bugiakso dalam acara peresmian Perkumpulan Patriot Pangan di Yogyakarta, Senin (19/12). [opinibangsa.id / psi]

Menolak Lupa! Inilah 10 Janji Jokowi yang Belum Satupun Terealisasi = Dipostkan Oleh noreply@blogger.com (Opini Bangsa) - Pada April 23, 2017 at 03:44PM - DOWNLOAD EXPORT BLOG POSISI 6 JAN >
OPINIBANGSA ATAU APALAH ITU, asal Kalau yang nyebar dari facebook beritaislam24h berarti ini adalah beritaislam24h yang mati mulai tanggal 13 Jan, masih hidup tapi hiatus.. PEMERINTAH HARUS SIKAT orangnya - jangan medianya

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates: