Ketidakpastian Hukum Kasus Ahok Berdampak Masyarakat Akan Menyelesaikan Sendiri - UMATUNA

[ INDRISANTIKA KURNIASARI ]
Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA

Kedua, lanjut dia, ketidakpastian hukum dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berdampak masyarakat menyelesaikannya sendiri.

Umatuna.com - Ketidakpastian hukum memberikan dampak yang sangat luar biasa dan multidimensi bagi Indonesia.

Tidak hanya masyarakat kehilangan kepercayaan kepada penegakan hukum. Lebih dari itu mengganggu dunia usaha, terutama kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Untuk itu lembaga penegak hukum diminta melakukan  intropeksi dari seluruh peristiwa yang terjadi di Indonesia.

Demikian ditegaskan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah saat memberikan keterangan kepada wartawan di media Center DPR, Kamis  (20/4) terkait hasil pilkada DKI Jakarta.

"Mereka harus menyadari betul bahwa semua pergolakan yang terjadi dan terkait langsung dengan Pilkada ataupun persidangan kasus penistaan agama awalnya adalah tentang kepastian hukum itu yang pertama," ujarnya.

Presiden pun, menurut Fahri, harus mengambil bagian dari intropeksi yang juga sebagai bagian kinerja pemerintah. Sebab efek dari ketidakpastian hukum juga menyerang perekonomian Indonesia baik makro maupun mikro.

Kedua, lanjut dia, ketidakpastian hukum dalam kasus penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, berdampak masyarakat menyelesaikannya sendiri.

"Untuk kasus penistaan agama, menurut saya rakyat kita telah menunjukan kelas dan kedewasaan dalam merespon peristiwa peristiwa politik yang seharusnya diselesaikan oleh elit tetapi tidak diselesaikan. Rakyat sanggup melakoni dan menjalankannya dengan baik lewat demo akbar yang semuanya berlangsung dengan damai baik yang melibatkan jutaan massa. Begitu juga ketika mereka melibatkan diri dalam proses Pilkada DKI  membuat keputusan yang baik dan bijaksana," ujar Fahri Hamzah.

Oleh karena itu, menurut dia, sepantasnya ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat DKI Jakarta yang telah melibatkan diri pada proses dan tahapan Pilkada DKI sebagai respon ketidakpastian hukum.

"Kalau kepastian hukum itu ada tentunya rakyat tidak akan bergejolak, tidak terjadi demo besar-besaran dari masyarakat daerah yang rela datang ke Jakarta, Nah semua peristiwa ini menuntut kepada aparat penegak hukum, termasuk presiden untuk intropeksi," demikian Fahri Hamzah. (rmol)

http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) April 21, 2017 at 08:22PM

Share on Facebook

Share on Twitter

Share on Google+

Share on LinkedIn

Subscribe to receive free email updates: