Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Umatuna.com - Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Fadli Zon menilai, pemerintah memulai kediktatoran gaya baru dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, atau Perppu Ormas. Sebab, perppu ini dianggap cacat prosedural dan substansi.
"Saya termasuk yang akan menganjurkan mudah-mudahan akan menjadi sikap resmi (Gerindra) untuk menolak. Ini kediktatoran gaya baru, karena ormas manifestasi kebebasan berserikat yang dijamin UU," kata Fadli dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 15 Juli 2017.
Ia menjelaskan, secara prosedural perppu ini tak memenuhi syarat kebutuhan mendesak dan kekosongan hukum, sehingga dasarnya belum memadai. Meskipun, diakuinya, kegentingan yang memaksa bisa sangat multiinterpretasi.
"Tetapi, tak terasa ada kegentingan yang memaksa. Kalau ada survei, pasti akan ada penolakan pada perppu ini. Yang memaksa saat ini sulit lapangan pekerjaan, hidup makin susah. Tak ada kegentingan karena persoalan ormas," kata Fadli lagi.
Ia melanjutkan, secara substansial perppu tersebut jelas melanggar kebebasan berserikat. Adapun soal ormas PKI, kata dia, jelas saat ini diatur dengan TAP MPR. Sementara itu, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilainya tak bermasalah, sebab tetap mendukung Pancasila.
"Jadim tak ada satu urgensi. Ini memundurkan demokrasi dan harus dilawan. Pemerintah menuju kediktatoran. Lagi belajar jadi diktator. Aturan yang demokratis lagi dipangkas," kata Fadli. Sumber: Viva
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) July 16, 2017 at 11:11AM
0 Response to "Kritik Pemerintah, Fadli Zon: Lagi Belajar Jadi Diktator - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.