Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Namun, Yusril mengaku harus menunggu UU untuk Pemilu 2019 itu resmi disahkan dan diberlakukan. "Kalau pengesahan RUU ini selesai pekan depan, maka pekan depan ini juga pendaftaran permohonannya saya lakukan," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/7).
Ketua umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu mengaku akan fokus menguji pasal-pasal tentang presidential threshold. Dia memastikan akan mendaftarkan gugatan menggunakan namanya sendiri karena merasa punya legal standing untuk mengajukan juducial review UU Pemilu di MK.
"Karena partai saya, PBB, telah memutuskan untuk mendukung saya maju ke pencalonan presiden tahun 2019 nanti," ujar Yusril.
Dia menambahkan, langkahnya menjadi calon presiden akan terhambat dengan adanya ketentuan presidential threshold berupa 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional hasil Pemilu Legislatif 2014. Yusril menyebut ketentuan itu tidak hanya menghambatnya, tapi juga Prabowo Subianto yang menjadi calon presiden dari Gerindra ataupun Agus Harimurti Yudhoyono yang potensial dicalonkan oleh Partai Demokrat.
Menurut Yusril, presidential threshold seperti itu tampaknya didesain untuk memunculkan Joko Widido sebagai calon tunggal pada Pilpres 2019. Sebab, Jokowi akan diusung PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, Hanura dan kemungkinan PAN.
Sementara dukungan terhap Prabowo Subianto yang didukung oleh Gerindra dan PKS yang kemungkinan besar tidak akan mencapai angka 20 persen jumla kursi DPR.
Begitu juga Partai Demokrat sendirian juga akan sulit mendapatkan threshold 20 persen. "PBB tentu akan lebih sulit lagi dibanding partai-partai yang lain," tegasnya.
Angka 20 persen mungkin dapat dicapai apabila Demokrat, Gerindra dan PKS bergabung. Namun, dari pengalaman selama ini hampir mustahil SBY akan bergabung dengan Gerindra mendukung Prabowo Subianto.
Jadi, tegasnya, presidential threshold 20 persen memang harus dilawan untuk menghindari munculnya calon tunggal Joko Widodo. Calon tunggal seperti itu bukan saja tidak baik bagi bagi perkembangan demokrasi, tetapi juga akan menimbulkan persoalan konstitusionalitas.
"UUD 45 pasca amandemen nampaknya mengisyaratkan pasangan calon presiden/wakil presiden lebih dari sepasang," kata mantan menteri sekretaris negara itu.(boy/jpnn)
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) July 23, 2017 at 06:38PM
Related Posts :
Pembubaran HTI Harus Lewat Putusan Pengadilan Dengan 9 Tahap Administrasi - UMATUNA
Pembubaran HTI Upaya Balas Dendam Atas Kekalahan Ahok? - UMATUNA
Pemuda Muhammadiyah Berharap Hakim Vonis Ahok 5 Tahun Penjara - UMATUNA
#KamiBersamaHTI Dan #AhokHarusDipenjara Jadi Trending Topic - UMATUNA
Papua Merdeka Deklarasikan Perang Pada Pemerintah Indonesia - UMATUNA
0 Response to "Cegah Jokowi jadi Capres Tunggal, Yusril Gugat UU Pemilu - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.