BERITA BERITA PEMBAWA KONFLIK DAN PENEBAR KERENGANGAN UMAT BERAGAMA - DPR: Polri Jangan Main-main Kasus Ahok, Jika Hukum tak Ditegakkan Bisa Chaos
Munkin dari sekian banyak postingan ini tidak akan bermasalah, tetapi pada intinya adalah postingan postingan dari sumber dan akan dituliskan dibawah ini adalah postingan yang mengandung unsur yang merendahkan atau menjelekan pihak tertentu dan membawa nama ISLAM atau AGAMA sebagai topiknya dalam memperoleh keuntungan pribadi yang digunakan sebagai pemecah belah - memang tujuan utamanya adalah UANG PRIBADI, namun hasil yang didapatkan ini sungguh akan merusak moral bangsa, syukur syukur kalau berita yang diposting dibawah ini adalah benar adanya dan tidak ada tambahan atau bumbu pedas lainnya, tetapi sejauh atau sampai saat ini postingan postingan dari http://www.pos-metro.com/2016/10/dpr-polri-jangan-main-main-kasus-ahok.html merupakan postingan postingan bernadakan atau bertemakan ISLAM yang ditujukan bukan untuk sebagai penenang melainkan sebagai pemecah kerukunan umat beragama, saya telah lama mengamati gerak gerik dari Posmetro Info ini dan akhirnya muncullah blog ini sebagai bukti bahwa tindakan ini tidak bisa dibiarkan dan harus diberhentikan segera, untuk situs situs yang menjual agama lainnya kami harap juga dapat mengantisipasi dan beralih bisnis menjadi suatu media pers yang benar benar tidak memihak dan murni memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia, Situasi postingan postingan seperti ini sungguh tidak sesuai dengan Undang Undang ITE dan harus segera dilaporkan,
Jika anda merupakan pembaca yang secara kebetulan berada pada page ini dan jika memang page ini secara kebetulan mendapatkan pembaca, maka langkah yang perlu anda lakukan hanyalah download saja attachment pdf yang telah disediakan dan taruhlan di media sosial, hal ini akan membuat para penindak hukum yang memang ditugaskan oleh pihak kepolisian akan mengambil tugas, blog ini saya sadari masih baru dan mungkin diperlukan waktu yang lumayan lama untuk dapat diketahui oleh mesin pencarian, tapi dengan adanya anda atau siapa saja yang berkunjung silahkan dibagikan.
Dalam tulisan ini jujur saya sempat menahan untuk tidak memberitakan atau tidak mengambil langkah, tapi apa daya hal ini sudah tidak terbendung lagi dan ingin sekali saya ungkapkan, bahwa berita-berita palsu ini menimbulkan keonaran dan penyebab utama konflik yang ada terutama si kalangan media social dan kemudian dapat dipastikan akan menuju ke tindakan nyata, hal ini semata-mata karena ulah para pembuat atau pelaku bisnis berita palsu dan penuai sensasi, mengapa saya katakana begitu, karena dengan menuai sensasi maka kita dapat melihat reaksi yang begitu besar terhadap berita atau sensasi itu, hal ini semata-mata bertujuan untuk mendatangkan traffic semata. Lalu apa hubungannya dengan tulisan ini toh hal yang mereka lakukan semata adalah untuk memajukan bisnis mereka, ada satu yang membuat bahwa bisnis ini adalah illegal, yaitu dikarenakan dampak yang ditimbulkan adalah sangat tidak sebanding karena memicu SARA yang jelas jelas dilarang dan menghancurkan keutuhan NKRI, kenapa saya bisa bilang begitu, karena saya sendiri sempat mengikuti praktik ini dan kemudian melihat sendiri reaksi masyarakat umum tentang praktik ini. Dan hal ini sungguh sangat menggangu. |
Blog blog seperti
- Pos-metro.com
- portalpiyungan.com
- beritaislam24h.com
- mediankri.com
- islampos.com
- voa-islam.com
ini sudah keterlaluan.. Dengan hanya beralaskan media independen apa mereka akan lolos dari sanksi hukum.. Mari kita lihat saja. karena telah banyak sekali pasal UU ITE yang mereka langgar, dan yang paling aneh adalah mereka ini juga menuliskan perlindungan hukum di situs mereka padahal mereka sendiri melanggar hukum, Kami harapkan POLIsI CYBER DAPAT BERGERAK dan segera menyelesaikan kasus kasus ini, sehingga web web baru bertemakan serupa tidak akan tumbuh dengan cepat,
<<< Download Ini Dan Bagikan Segera orang orang ini sungguh memalukan >>>
POS-METRO.COM - Anggota Komisi III DPR M Nasir Djamil meminta Badan Reserse Kriminal (Bareskrikm) Mabes Polri, tidak main-main dengan tuntutan pengunjuk rasa atas kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok.
Secara pribadi, politikus Partai Keadilan Sejahtera ini merasa prihatin. Sebab, kepolisian di bawa kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian harus menanggung beban dalam kasus ini. “Kasihan Pak Tito, harus menanggung ini semua,” kata Nasir kepada JPNN.com, Senin (31/10).
Publik, kata Nasir, menilai ada intervensi terhadap Polri dalam melakukan penegakan hukum kepada penista agama.
“Begitulah kira-kira kesan yang ditangkap publik (ada intervensi). Kepolisian juga tidak boleh main-main dengan tuntutan mereka yang melaporkan Basuki ke Bareskrim. Saya prbadi sayang lihat Pak Tito, Ari Dono, Iriawan, harus menanggung ini semuanya,” ujarnya.
Dalam posisinya, lanjut Nasir, Jenderal Tito dan jajaran harus menunjukkan komitmen bahwa polisi berdiri di atas semua kepentingan. Baik itu kepentingan rakyat maupun penegakan hukum. Bila hukum tidak ditegakkan, dia khawatir terjadi chaos dan ketidakstabilan di tengah masyarakat.
Politikus asal Aceh ini juga menilai kepolisian belum solid dalam menyikapi aksi unjuk rasa 4 November. Ini terlihat dari beredarnya surat Korps Brimob yang menyatakan siaga satu di media media sosial, tapi kemudian dibantah bahwa itu dibuat agar personel tidak cuti.
“Ini kan sesuatu yang jadi tertawaan publik. Masa iya, dibuat itu hanya untuk gak bisa cuti. Ini kesalahan menurut saya, kesalahan fatal bagi kepolisian dan makin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian,” jelasnya.
Begitu juga dengan adanya instruksi tembak di tempat dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan. Meski belakang dibantah tidak ada perintah itu. Bila itu benar ada, Nasir menilai kepolisian terlalu berlebihan. Dan ada kesan Polri bukan melindungi, justru menakut-nakuti masyarakat.
“Kok masyarakat yang mau unjuk rasa ditakut-takuti, ditembak. Mereka kan sudah menunjukkan contoh ketika aksi damai sebelumnya. Kemudian publik menilai, ah jangan-jangan Polda Metro sudah terkooptasi dengan pengaruh gubernur petahana. Itu kan penilaian masyarakat,” sebutnya.
Nasir mengajak kepolisian sebaiknya memberikan seruan-seruan bernada positif, bukan justru negatif. Sebab, ketika ruang berunjukrasa diberikan, polisi sudah siap mengamankan dan melindungi para pengunjuk rasa. Bukan membiarkan terjadi chaos.
“Jangan sampai polisi lebih menggunakan pendekatan keamanan. Polri harus kerja sama dengan elemen lain, TNI, maupun masyarakat untuk menjaga kondisi Jakarta itu aman, damai,” pungkasnya. [jpnn]
DPR: Polri Jangan Main-main Kasus Ahok, Jika Hukum tak Ditegakkan Bisa Chaos = Dipostkan Oleh Posmetro Info - Pada October 31, 2016 at 04:39PM
0 Response to "DPR: Polri Jangan Main-main Kasus Ahok, Jika Hukum tak Ditegakkan Bisa Chaos | Hamdi Mustafa"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.