Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
"Pembubaran Ormas tidak melalui mekanisme peradilan tentu merupakan langkah yang mundur ke belakang. Hal itu sama dengan pembubaran Ormas pada masa Orde Baru yang diatur dalam UU No.8/1985," jelas Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mewakili Koalisi Masyarakat Sipil pada konferensi pers yang digelar di kantor Kontras, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, Senin (24/7). Koalisi Masyarakat Sipil merupakan organisasi lintas 20 sektor
Ia melanjutkan, saat itu, UU tersebut ditolak masyarakat karena menimbulkan kesewenang-wenangan pemerintah. UU itu juga menjadi alat ampuh bagi rezim yang otoriter karena otoritas pembubaran ormas berada pada pemerintah.
Pada Perppu No. 2/2017 tentang Ormas pemerintah dinilai mengabaikan setidaknya prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah. Hal itu juga dianggap dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah.
"Padahal, di dalam UU Yayasan, UU Perseroan Terbatas, dan UU Partai Politik, pembubaran Yayasan dan PT melalui peradilan. Sedangkan pembubaran partai politik melalui Mahkamah Konstitusi dan dilakukan sejak awal melalui mekanisme peradilan," kata Yati.
Ia juga mengatakan, pihaknya menilai dalih pemerintah yang mengatakan Ormas dapat mengajukan keberatan ke PTUN sehingga mekanisme peradilan juga tersedia adalah tidak tepat. Seharusnya, proses dan mekanisme hukum pembubaran dilakukan sejak awal proses hukum dan oleh lembaga yudikatif.
"Dan bukan disediakan ketika sudah dibubarkan karena hal ini terkait dengan prinsip due process of law dan asas praduga tak bersalah," tutur dia.
Pembubaran oleh pemerintah juga dianggap mengabaikan mekanisme check and balance. Sehingga, berpotensi sewenang-wenang karena menjadi otoritas subjektif pemerintah.
Dengan kewenangan pembubaran itu, maka pemerintah dapat membubarkan organisasi manapun dengan alasan-alasan karet. Sehingga, dapat digunakan untuk membungkam kelompok-kelompok yang kritis terhadap kekuasaan maupun kelompok lainnya.
"Seperti organisasi keagamaan, organisasi buruh, organisasi petani, asosiasi profesi, perkumpulan filantropi, organisasi pencinta hobi, dan organisasi lainnya," ungkap Yati.
Ronggo Astungkoro
Sumber: Republika
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) July 25, 2017 at 02:10PM
Related Posts :
Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Sebut Pawai Obor Ramadhan Membawa Obor Kerusuhan, Ini Kata Lieus - UMATUNA
DPR Kecam Penerbitan Alquran tanpa Surah Al-Maidah 51-57 - UMATUNA
Penerbit Alquran Tanpa Al-Maidah 51 Bilang Tak Sengaja - UMATUNA
Galaknya Panglima TNI Habisi Komplotan Jenderal Korup - UMATUNA
Jika Dibiarkan, Geng Motor Akan Terus Meneror Masyarakat - UMATUNA
0 Response to "Perppu Ormas Dinilai Membawa Mundur ke Zaman Orde Baru - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.