Ingat! "Uang Korupsi Bukanlah Rezeki yang Bisa Dibawa Pulang ke Rumah" - UMATUNA

Selamat datang pembaca - Kini anda dapat mengirimkan tulisan anda dengan mengirim email ke -

[ Pesan - 4 Nov 2016 - Jika Kalian Masih Melihat Situs Situs Ini Aktif - Berarti Memang Tidur Sudah Negara Kita, Silahkan Buat Situs Situs Serupa. ]Cobalah kalian lihat dan baca semua konten konten yang ada disini - ingat konten ini merupakan sebuah konten kopy dari sumber sumber yang disebutkan di isi konten, pasti ada yang janggal alias aneh, karena semua konten yang anda baca pasti menyebutkan islam, kata kata islam, atau konten menunjukan kebencian pada pihak tertentu, iya ini memang merupakan sebuah strategi marketing yang lagi top hits, karena setelah saya teliti, para hater ini memang mempunyai pendidikan yang kurang sehingga gampang sekali emosi, oleh sebab itu mereka dan mengatasnamanakan konten yang memiliki unsur judul yang seperti ini, dipastikan akan membuat ramai di media-sosial dan besar kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antar daerah yang berujung SARA, penyebar konten tidak ambil pusing karena mereka tidak peduli kalian mau mati karena baca berita ini, atau kalian mau perang antar daerah karena tugas mereka memang memancing anda dan meningkatkan pageview mereka, mereka mengambil hati anda untuk dijadikan korban, tapi kalian pasti tidak akan berpikir sejauh itu karena kalian yang membaca situs ini sudah pasti orang-orang yang gampang dibodohi, tapi tahukah kalian orang orang dibalik yang membodohi kalian, kalian pasti akan jauh lebih marah lagi, simak saja. - isi merupakan dari 3 situs pembodohan terbesar yang mungkin sudah menjadi PT, PT PENEBAR AKSI RAKYAT,

Untuk Pak Menteri Kominfo atau Polisi Cyber

Jangan Cuma Di blokir karena mudah sekali menghidupkan kembali hanya dengan mengganti alamat domain, misal di block xxx.com dia tinggal ganti xxx.net maka situs tetap hidup dan dapat diakses, tapi ketahuilah posisi data, yaitu data berasal adi blog, atau server di, atau ketahuilah adminnya, maka akan tutup selamanya, dan admin admin itu sudah dibahas disini
Jangan cuman melarang, media media ini telah membolak balikan berita situs situs pers resmi di Indonesia sehingga judulnya menjadi ambigu dan tidak mengena alias menimbulkan kebencian, Media Media pers seperti ini bisa digunakan sebagai pemberat dugaan karena isi berita mereka telah dipalsukan.
mohon tanggani segera sehingga tidak terjadi hal hal serupa lagi, terlebih munculnnya situs situs baru, Kami sebagai rakyat sudah lelah diadu domba, Polisi harus bisa menegakan hukum.
jangan lupa denda !!. karena situs situs ini berpenghasilan dengan mengadu domba kita semua.

[ INDRISANTIKA KURNIASARI ]
Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA

Umatuna.com - Sekretaris Kolektif Pimpinan Nasional (KPN) Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia, Ervan Purwanto mengingatkan Kepala Dinas Kesehatan, Koesmedi Priharto beserta jajarannya bahwa uang korupsi bukanlah rezeki yang bisa dibawa pulang ke rumah.

"Kami ingatkan, korupsi itu bukan rejeki bro!" kata Ervan saat ditemui disela-sela unjuk rasa yang digelar puluhan aktivis Rekan Indonesia, di depan gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (26/7).

Unjuk rasa yang diselingi aksi teatrikal itu digelar menyusul ditemukannya indikasi korupsi dalam pembangunan 18 puskesmas yang menelan anggaran sekitar Rp 220 miliar.

Pembangunan 18 puskesmas itu sendiri dikerjakan PT Pembangunan Perumahan, yang memenangkan lelang konsolidasi.

Sesuai kontrak dengan Dinas Kesehatan DKI pada Agustus 2016, PT Pembangunan Perumahan harus merampungkan proyek dengan durasi pekerjaan mulai November 2016 sampai 31 Desember 2016.

Namun berdasarkan hasil investigasi Rekan Indonesia di 18 lokasi pembangunan puskesmas tersebut per 14 Desember 2016, diperkirakan penyerapan hasil kerja pembangunan 18 puskesmas tersebut hanya sebesar 37 persen.

Fakta tersebut menunjukan bahwa perusahaan yang mendapatkan pekerjaan tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak kerja yang ada sampai akhir Desember 2016.

Karena tidak terselesaikanmya pekerjaan sampai akhir tahun 2016, maka Pemprov DKI sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 241 Tahun 2016 tentang E.

Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Penyelesaian Pekerjaan serta Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan pada akhir tahun anggaran 2016, melakukan perpanjangan masa pengerjaan selama 50 hari terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai 20 Februari 2017.

Namun, pengerjaan bangunan 18 puskesmas tersebut juga tidak terselesaikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Oemerintah (bukti 3).

Pasal 93 ayat 1 poin a2 dimana PP tersebut memberi wewenang pada PPK dapat memutus kontrak secara sepihak apabila setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia barang/jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.

Pada kenyataannya, amanat PP 70 Tahun 2012 pasal 93 ayat 1 poin a2 tidak dilakukan oleh PPK dan sampai sekarang pengerjaan bangunan ke-18 puskesmas tersebut masih dijalankan oleh PT Pembangunan Perumahan.

Bahkan berdasarkan temuan Rekan Indonesia, PT Pembangunan Perumahan mendapatkan kembali perpanjangan masa pengerjaan selama 90 hari yang jatuh tempo pada Mei 2017, dan ternyata sampai pada bulan Mei 2017 tersebut pekerjaan lagi lagi belum terselesaikan.

Perpanjangan masa pengerjaan selama 90 hari ini tidak memiliki landasan peraturan jika mengacu pada PP 70 Tahun 2012.

Disinyalir Dinas Kesehatan DKI mengakalinya dengan alasan pemeliharaan sehingga memberikan perpanjangan masa pengerjaan tersebut.

Namun, hal ini pun bertentangan dengan PP 70 Tahun 2012 dimana tahap pemeliharaan baru bisa dikerjakan jika penyelesaian pengerjaan pembangunan gedung sudah selesai. Sumber: Rmol

http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) July 26, 2017 at 04:42PM