Setelah Ahok Dipenjara, Satu Demi Satu Borok Pemprov DKI Bakal Terbongkar - UMATUNA

Selamat datang pembaca - Kini anda dapat mengirimkan tulisan anda dengan mengirim email ke -

[ Pesan - 4 Nov 2016 - Jika Kalian Masih Melihat Situs Situs Ini Aktif - Berarti Memang Tidur Sudah Negara Kita, Silahkan Buat Situs Situs Serupa. ]Cobalah kalian lihat dan baca semua konten konten yang ada disini - ingat konten ini merupakan sebuah konten kopy dari sumber sumber yang disebutkan di isi konten, pasti ada yang janggal alias aneh, karena semua konten yang anda baca pasti menyebutkan islam, kata kata islam, atau konten menunjukan kebencian pada pihak tertentu, iya ini memang merupakan sebuah strategi marketing yang lagi top hits, karena setelah saya teliti, para hater ini memang mempunyai pendidikan yang kurang sehingga gampang sekali emosi, oleh sebab itu mereka dan mengatasnamanakan konten yang memiliki unsur judul yang seperti ini, dipastikan akan membuat ramai di media-sosial dan besar kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antar daerah yang berujung SARA, penyebar konten tidak ambil pusing karena mereka tidak peduli kalian mau mati karena baca berita ini, atau kalian mau perang antar daerah karena tugas mereka memang memancing anda dan meningkatkan pageview mereka, mereka mengambil hati anda untuk dijadikan korban, tapi kalian pasti tidak akan berpikir sejauh itu karena kalian yang membaca situs ini sudah pasti orang-orang yang gampang dibodohi, tapi tahukah kalian orang orang dibalik yang membodohi kalian, kalian pasti akan jauh lebih marah lagi, simak saja. - isi merupakan dari 3 situs pembodohan terbesar yang mungkin sudah menjadi PT, PT PENEBAR AKSI RAKYAT,

Untuk Pak Menteri Kominfo atau Polisi Cyber

Jangan Cuma Di blokir karena mudah sekali menghidupkan kembali hanya dengan mengganti alamat domain, misal di block xxx.com dia tinggal ganti xxx.net maka situs tetap hidup dan dapat diakses, tapi ketahuilah posisi data, yaitu data berasal adi blog, atau server di, atau ketahuilah adminnya, maka akan tutup selamanya, dan admin admin itu sudah dibahas disini
Jangan cuman melarang, media media ini telah membolak balikan berita situs situs pers resmi di Indonesia sehingga judulnya menjadi ambigu dan tidak mengena alias menimbulkan kebencian, Media Media pers seperti ini bisa digunakan sebagai pemberat dugaan karena isi berita mereka telah dipalsukan.
mohon tanggani segera sehingga tidak terjadi hal hal serupa lagi, terlebih munculnnya situs situs baru, Kami sebagai rakyat sudah lelah diadu domba, Polisi harus bisa menegakan hukum.
jangan lupa denda !!. karena situs situs ini berpenghasilan dengan mengadu domba kita semua.

[ INDRISANTIKA KURNIASARI ]
Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
Borok Pemprov DKI Bakal Terbongkar

Umatuna.com - Setelah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dijebloskan ke dalam sel, dan dipindahkannya Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Heru Budi Hartono menjadi Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres), satu demi satu borok Pemprov DKI Jakarta bakal terbongkar.

Salah satunya skandal pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RSSW). Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama bekas Gubernur Jakarta Ahok ini kembali menjadi sorotan menyusul rencana pengembalian duit kerugian negara yang mencapai Rp 191 miliar.

"Satu per satu borok Pemprov DKI bakal terbongkar setelah Ahok ditahan dan Heru ditarik sebagai Kasetpres. Salah satunya kasus Sumber Waras," kata Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), M Rico Sinaga, Senin (24/7).

Menurut Rico, apabila pengembalian uang kerugian negara itu betul-betul terjadi, maka boleh dibilang tindakan itu lebih dari jahat.

Sebab, saat kasus Sumber Waras meledak, kata Rico, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyampaikan kalau pihaknya belum menemukan niat jahat oknum pejabat negara terkait pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI.

Bahkan, kata Rico, Alex meragukan temuan BPK soal adanya penyimpangan dalam pembelian lahan tersebut, dimana KPK ngotot akan mencari bukti apakah ada niat jahat seseorang atau tidak.

"Karena KPK menyebutkan tak ada niat jahat dalam kasus Sumber Waras. Ini sangat aneh. Uang kerugian negara dikembalikan, tapi nggak ada tersangkanya," kata Rico.

Rico lantas mencontohkan kasus yang menjerat bekas Walikota Jakarta Barat yang saat ini menjabat Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI, Fatahillah.

Fatahillah diketahui sudah mengembalikan uang Rp 600 juta terkait dugaan korupsi kegiatan penertiban refungsionalisasi sungai/kali dan penghubung di Jakbar 2013.

Namun pengembalian kerugian negara itu tidak serta merta membuat Fatahillah bebas dari tuntutan pidana. Bahkan sejak dua pekan lalu Fatahillah mendekam di Lapas Salemba.

"Soal pernyataan terburu-buru KPK yang menyebutkan tak ada niat jahat, kami mendorong dilakukan gugatan hukum. Sebab dengan pernyataan itu, seolah KPK menghalangi proses hukum Sumber Waras," tukas Rico.

Rico mengungkapkan, majelis hakim merupakan pihak yang paling berhak menentukan, apakah ada niat jahat atau tidak dalam kasus Sumber Waras.

Disisi lain, lanjut Rico, rencana Pemprov akan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul atas pembelian lahan Sumber Waras juga melahirkan pertanyaan.

"Kalau nggak ada masalah atau indikasi korupsi, mengapa harus ada langkah mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah timbul tersebut. Lantas pihak mana saja yang telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara tersebut, dan mengapa bisa menimbulkan kerugian Keuangan negara. Hal ini harus diselidiki dengan jelas," papar Rico.

Diketahui, Pemprov DKI akan melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras. Mekanisme pembiayaan untuk pembangunan rumah sakit khusus kanker itu sudah disiapkan.

"Sudah ada mekanisme penganggarannya dan diusulkan melalui perjanjian PKBU bersama badan usaha milik pemerintah dan tanpa didanai APBD. Itu sudah kita rapatkan dua kali. Semuanya sudah disusun, tinggal desainnya seperti apa," kata Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat di Balaikota, Jakarta, Jumat (21/7).

Sebelumnya, BPK mengizinkan DKI melanjutkan pembangunan di lahan tersebut. Hanya saja Pemprov DKI tetap harus mengganti rugi kepada negara terkait pembelian lahan. Terkait hal ini, Djarot sudah setuju untuk membayar ganti rugi.

"Kami akan kirim surat kepada yayasan (Sumber Waras). Itu juga untuk memberikan jawaban, klarifikasi. Kalau betul merugikan negara ya harus dikembalikan prinsipnya," ujarnya.

Kasus pembelian RS Sumber Waras mulai mencuat saat hasil audit BPK DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014. Dalam audit itu BPK Jakarta menilai, bahwa prosedur pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. Menurut BPK, harga lahan seluas 36.410 meter per segi yang dibeli Pemprov jauh lebih mahal dari harga nilai jual obyek pajak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 191,33 miliar.

Masalah Sumber Waras jadi ramai diperbincangkan, apalagi selama masa Pilkada DKI beberapa waktu lalu. Bahkan kasus ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo juga sudah berjanji menyelesaikan kasus-kasus korupsi yang menjadi utang lembaganya di tahun ini. Kasus tersebut antara lain, kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Namun, KPK tidak pernah menemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras. Sumber: Rmol

http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) July 24, 2017 at 08:01PM