Berikut Ini Adalah Kontent Dari UMATUNA Yang Mana Memojokan Pemerintahan - Apa yang anda baca dibawah hanya artikel spinner dengan judul provokatif mirip kasus buniyani, artikel sama dengan judul yang berbeda bisa menimbulkan sebuah Prahara.. Simak Baik Baik - kelucuan dari artikel artikel bertema islami tapi tidak justru mencerminkan sikap teror dan sikap munafik yang menjelekan islam secara luas. - sungguh mereupakan situs radikal hoax, yang harus dibasmi, ini merupakan konten baru - untuk konten konten lama - portal-piyungan yang sudah berubah nama menjadi portal-islam dan posmetro yang diketuai oleh adbul hamdi mustafa dari kota tempat teroris ditangkap kapan lalu payakumbuh, serta , beritaislam24h yang berubah nama menjadi opini bangsa, kini situs ini ditemukan berkat INDRISANTIKA KURNIASARI yang menghilang karena ketakutan - yang mana biasanya menyebarkan konten dari UMATUNA dan GEMARAKYAT. dan sudah dipastikan adalah situs situs besutan untuk memecah belah - SELAMAT MEMBACA
"Terlepas dari niat awal pembuatannya, dalam jangka panjang, Perppu ini merupakan cek kosong bagi negara untuk merepresi organisasi warga yang tidak mereka sukai dengan label ‘Anti Pancasila," ujar Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, Darmawan Triwibowo dalam pernyataan sikap tertulis yang diterima redaksi, pagi ini (Selasa, 18/7).
Sebagai lembaga yang bekerja dalam isu-isu penguatan hak minoritas, pelanggaran ham masa lalu, serta akses keadilan bagi masyarakat marjinal, Yayasan Tifa menilai Perppu ini merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi dan bibit dari otoritarianisme.
Dalam UU Ormas, tahapan pembekuan sebuah ormas yang dianggap meresahkan harus diawali dengan peringatan tertulis hingga tiga kali, penghentian bantuan dan atau hibah, penghentian sementara kegiatan dan atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum melalui pengadilan.
Dengan adanya Perppu Ormas ini, kata Darmawan menekankan, negara dapat secara langsung membekukan atau membubarkan sebuah lembaga masyarakat yang dianggap memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila, tanpa pengawasan ataupun proses peradilan.
Menurut Darmawan, ancaman organisasi intoleran telah terlihat sejak lama. Jika pemerintah antisipatif, mereka cukup punya waktu untuk menerapkan due process dengan tertib sesuai dengan UU Ormas. Namun kesadaran akan ‘bahaya’ ormas intoleran baru muncul sekarang, sehingga pemerintah merasa terjepit waktu, serta tidak yakin untuk mampu menjalani keseluruhan proses secara paripurna. Maka, diciptakanlah Perppu ini sebagai jalan pintas.
"Ini akibat dari rezim pemerintahan yang menerapkan demokrasi rabuh jauh (myopic democracy) yang tidak menghitung dampak jangka panjang dari kebijakan yang dibuatnya dengan baik," tambah Darmawan.
Yayasan Tifa menyayangkan langkah yang telah diambil oleh pemerintah Joko Widodo-JK ini. Jika ada kekurangan, hemat Darmawan sejatinya diadakan revisi atas UU tersebut. Sumber: Rmol
http://www.umatuna.com/ noreply@blogger.com (Admin Umatuna) July 18, 2017 at 10:46AM
Related Posts :
Diundang Imam Masjidil Haram Syaikh Sudais, Anies Bahas Perkembangan Islam dan Indonesia - UMATUNA
Sandiaga: Apa yang Djarot Lakukan Saya Dukung daripada Ribut - UMATUNA
Bertemu dengan Syaikh Sudais, Anies Dihadiahi Mushaf dan Surat, Berikut Isinya... - UMATUNA
Hidayat Ingatkan Lagi, Pembubaran HTI Harus Sesuai UU - UMATUNA
GNPF MUI Imbau Laksanakan Qunut Nazilah Agar Diberikan Jalan dari Persoalan yang Terus Menimpa Umat Islam Indonesia - UMATUNA
0 Response to "Perppu Ormas, Jalan Pintas Yang Membahayakan Demokrasi - UMATUNA"
Post a Comment
Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.