Semakin Hari Situs Ini Aktif - Kok Semakin Kasihan Ya Sama Situs Situs Ini - Polisi Cyber Buktikan Kamu Tidak Tidur !!

Selamat datang pembaca - Kini anda dapat mengirimkan tulisan anda dengan mengirim email ke -

[ Pesan - 4 Nov 2016 - Jika Kalian Masih Melihat Situs Situs Ini Aktif - Berarti Memang Tidur Sudah Negara Kita, Silahkan Buat Situs Situs Serupa. ]Cobalah kalian lihat dan baca semua konten konten yang ada disini - ingat konten ini merupakan sebuah konten kopy dari sumber sumber yang disebutkan di isi konten, pasti ada yang janggal alias aneh, karena semua konten yang anda baca pasti menyebutkan islam, kata kata islam, atau konten menunjukan kebencian pada pihak tertentu, iya ini memang merupakan sebuah strategi marketing yang lagi top hits, karena setelah saya teliti, para hater ini memang mempunyai pendidikan yang kurang sehingga gampang sekali emosi, oleh sebab itu mereka dan mengatasnamanakan konten yang memiliki unsur judul yang seperti ini, dipastikan akan membuat ramai di media-sosial dan besar kemungkinan akan menimbulkan perselisihan antar daerah yang berujung SARA, penyebar konten tidak ambil pusing karena mereka tidak peduli kalian mau mati karena baca berita ini, atau kalian mau perang antar daerah karena tugas mereka memang memancing anda dan meningkatkan pageview mereka, mereka mengambil hati anda untuk dijadikan korban, tapi kalian pasti tidak akan berpikir sejauh itu karena kalian yang membaca situs ini sudah pasti orang-orang yang gampang dibodohi, tapi tahukah kalian orang orang dibalik yang membodohi kalian, kalian pasti akan jauh lebih marah lagi, simak saja. - isi merupakan dari 3 situs pembodohan terbesar yang mungkin sudah menjadi PT, PT PENEBAR AKSI RAKYAT, 

Untuk Pak Menteri Kominfo atau Polisi Cyber

  1. Jangan Cuma Di blokir karena mudah sekali menghidupkan kembali hanya dengan mengganti alamat domain, misal di block xxx.com dia tinggal ganti xxx.net maka situs tetap hidup dan dapat diakses, tapi ketahuilah posisi data, yaitu data berasal adi blog, atau server di, atau ketahuilah adminnya, maka akan tutup selamanya, dan admin admin itu sudah dibahas disini
  2. Jangan cuman melarang, media media ini telah membolak balikan berita situs situs pers resmi di Indonesia sehingga judulnya menjadi ambigu dan tidak mengena alias menimbulkan kebencian, Media Media pers seperti ini bisa digunakan sebagai pemberat dugaan karena isi berita mereka telah dipalsukan.
  3. mohon tanggani segera sehingga tidak terjadi hal hal serupa lagi, terlebih munculnnya situs situs baru, Kami sebagai rakyat sudah lelah diadu domba, Polisi harus bisa menegakan hukum.
  4. jangan lupa denda !!. karena situs situs ini berpenghasilan dengan mengadu domba kita semua.
SELAMAT DATANG PEMBACA - KALAU ANDA INGIN MELIHAT LIHAT PARA TULISAN YANG ANTI PEMERINTAHAN SILAHKAN BOOKMARK SAJA BLOG INI - INI MERUPAKAN KUMPULAN DARI BLOG FITNAH UNTUK PEMERINTAHAN - TIDAK PERLU ANDA DATANG KE BLOG BLOG FITNAH TERSEBUT - CUKUP BOOKMARK SAJA BLOG INI DAN TENTUKAN DAN TANYAKAN KEPADA DIRI ANDA SENDIRI, PANTASKAH KALIAN MEMBACA BERITA PALSU SEPERTI ITU?? LIHATLAH PANJIMAS.COM ITU JUGA BLOG ANTI PEMERINTAH YANG SAMPAI REPORTERNYA DITANGKAP KARENA IKUT AKSI ANARKIS DAN LEBIH PRO ORMAS, ITU MERUPAKAN CARA MEREKA MENGALANG DANA UNTUK KEPENTINGAN ORMAS, DENGAN LINDUNGAN DAN KEDOK ISLAM, SEKALI LAGI ANDA JANGAN TERTIPU !! - INI SEMUA ADALAH ULAH PARA ROMBONGAN SAKIT HATI YANG KALAH TELAK DALAM PILPRES JOKOWI DAN SUDAH DIHINA MENTAH MENTAH DARI DULU !!! - SAKIT HATI MEREKA AKAN BERUJUNG DENGAN DITANGKAPNYA MEREKA SATU PERSATU !! - SELAMAT MEMBACA

UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
  
RANCANGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR . TAHUN . 

TENTANG 

INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
  
Menimbang : 
a. bahwa  pembangunan  nasional  adalah  suatu  proses  yang  berkelanjutan  yang  harus  senantiasa 
tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; 
b. bahwa  globalisasi  informasi  telah  menempatkan  Indonesia  sebagai  bagian  dari  masyarakat 
informasi  dunia  sehingga  mengharuskan  dibentuknya  pengaturan  mengenai  pengelolaan  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  di  tingkat  nasional  sehingga  pembangunan  Teknologi  Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat 
guna mencerdaskan kehidupan bangsa; 
c. bahwa  perkembangan  dan  kemajuan  Teknologi  Informasi  yang  demikian  pesat  telah 
menyebabkan  perubahan  kegiatan  kehidupan  manusia  dalam  berbagai  bidang  yang  secara 
langsung telah memengaruhi lahirnya bentukbentuk perbuatan hukum baru; 
d. bahwa  penggunaan  dan  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  terus  dikembangkan  untuk 
menjaga,  memelihara,  dan  memperkukuh  persatuan  dan  kesatuan  nasional  berdasarkan 
Peraturan Perundangundangan demi kepentingan nasional; 
e. bahwa  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  berperan  penting  dalam  perdagangan  dan 
pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat; 
f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur 
hukum  dan  pengaturannya  sehingga  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dilakukan  secara  aman  untuk  mencegah  penyalahgunaannya  dengan  memperhatikan  nilainilai  agama  dan  sosial 
budaya masyarakat Indonesia; 
g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d,  huruf  e,  dan  huruf  f  perlu  membentuk  UndangUndang  tentang  Informasi  dan  Transaksi 
Elektronik; 


Mengingat : 
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
  
Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 


MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : UNDANGUNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam UndangUndang ini yang dimaksud dengan: 

1. Informasi  Elektronik  adalah  satu  atau  sekumpulan  data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak 
terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data  interchange  (EDI),  surat  elektronik  (electronic  mail),  telegram,  teleks,  telecopy  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol,  atau  perforasi  yang  telah  diolah  yang  memiliki  arti  atau  dapat 
dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, 
jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 
3. Teknologi  Informasi  adalah  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan, 
memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 
4. Dokumen  Elektronik  adalah  setiap  Informasi  Elektronik  yang  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan, 
diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,  yang  dapat  dilihat,  ditampilkan,  dan/atau  didengar  melalui  Komputer  atau  Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  pada  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto  atau  sejenisnya,  huruf,  tanda,  angka,  Kode  Akses,  simbol  atau  perforasi  yang  memiliki  makna  atau 
arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. 
5. Sistem  Elektronik  adalah  serangkaian  perangkat  dan  prosedur  elektronik  yang  berfungsi 
mempersiapkan,  mengumpulkan,  mengolah,  menganalisis,  menyimpan,  menampilkan, 
mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. 
6. Penyelenggaraan  Sistem  Elektronik  adalah  pemanfaatan  Sistem  Elektronik  oleh  penyelenggara 
negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat 
tertutup ataupun terbuka. 
8. Agen  Elektronik  adalah  perangkat  dari  suatu  Sistem  Elektronik  yang  dibuat  untuk  melakukan 
suatu  tindakan  terhadap  suatu  Informasi  Elektronik  tertentu  secara  otomatis  yang 
diselenggarakan oleh Orang. 
9. Sertifikat  Elektronik  adalah  sertifikat  yang  bersifat  elektronik  yang  memuat  Tanda  Tangan 
Elektronik  dan  identitas  yang  menunjukkan  status  subjek  hukum  para  pihak  dalam  Transaksi 
Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. 
10. Penyelenggara  Sertifikasi  Elektronik  adalah  badan  hukum  yang  berfungsi  sebagai  pihak  yang 
layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik. 
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang 
diakui,  disahkan,  dan  diawasi  oleh  Pemerintah  dengan  kewenangan  mengaudit  dan 
mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik. 
12. Tanda  Tangan  Elektronik  adalah  tanda  tangan  yang  terdiri  atas  Informasi  Elektronik   yang 
dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai 
alat verifikasi dan autentikasi. 


13. Penanda  Tangan  adalah  subjek  hukum  yang  terasosiasikan  atau  terkait  dengan  Tanda  Tangan 
Elektronik. 
14. Komputer  adalah  alat  untuk  memproses  data  elektronik,  magnetik,  optik,  atau  sistem  yang 
melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. 
15. Akses  adalah  kegiatan  melakukan  interaksi  dengan  Sistem  Elektronik  yang  berdiri  sendiri  atau 
dalam jaringan. 
16. Kode  Akses  adalah  angka,  huruf,  simbol,  karakter  lainnya  atau  kombinasi  di  antaranya,  yang 
merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya. 
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. 
18. Pengirim  adalah  subjek  hukum  yang  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen 
Elektronik. 
19. Penerima  adalah  subjek  hukum  yang  menerima  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen 
Elektronik dari Pengirim. 
20. Nama  Domain  adalah  alamat  internet  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau 
masyarakat,  yang  dapat  digunakan  dalam  berkomunikasi  melalui  internet,  yang  berupa  kode 
atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 
21. Orang  adalah  orang  perseorangan,  baik  warga  negara  Indonesia,  warga  negara  asing,  maupun 
badan hukum. 
22. Badan  Usaha  adalah  perusahaan  perseorangan  atau  perusahaan  persekutuan,  baik  yang 
berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 
23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden. 



Pasal 2 

UndangUndang  ini  berlaku  untuk  setiap  Orang  yang  melakukan  perbuatan  hukum  sebagaimana 
diatur  dalam  UndangUndang  ini,  baik  yang  berada  di  wilayah  hukum  Indonesia  maupun  di  luar  wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar 
wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. 

BAB II 
ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 3 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian 
hukum, manfaat, kehatihatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. 
  
Pasal 4 
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: 
a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; 


b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat; 
c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; 
d. membuka kesempatan seluasluasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan 
kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin 
dan bertanggung jawab; dan 
e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan 
penyelenggara Teknologi Informasi. 
   
BAB III 
INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK 

Pasal 5 

1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat 
bukti hukum yang sah. 
2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum 
Acara yang berlaku di Indonesia. 
3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem 
Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini. 
4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tidak berlaku untuk: 

a. surat yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan 
b. surat beserta dokumennya yang menurut UndangUndang harus dibuat dalam bentuk akta 
notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. 
  
Pasal 6 

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa  suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin 
keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. 
  
Pasal 7 

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain  berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik 
yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundangundangan. 





Pasal 8 
(1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan  alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima 
dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim. 
(2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem 
Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak. 
(3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi 
Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki 
Sistem Elektronik yang ditunjuk. 
(4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau 
penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka: 
a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki 
sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim; 
b. waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki 
sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima. 

Pasal 9 
Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang 
lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. 
  
Pasal 10 
(1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga 
Sertifikasi Keandalan. 
(2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 


Pasal 11 
(1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi 
persyaratan sebagai berikut: 
a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan; 
b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya 
berada dalam kuasa Penanda Tangan; 
c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu 
penandatanganan dapat diketahui; 
d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik 
tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui; 
e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatangannya; dan 


f.     terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan 
persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait. 
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 


Pasal 12 

(1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan 
atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya. 
(2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya 
meliputi: 
a. Sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak; 
b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehatihatian untuk menghindari penggunaan 
secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik; 
c. Penanda Tangan harus tanpa menundanunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh 
penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus 
segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai  Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika: 

1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah 
dibobol; atau 
2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, 
kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan 

d. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda 
Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi  yang terkait dengan 
Sertifikat Elektronik tersebut. 
(3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. 
  

BAB IV 
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN SISTEM ELEKTRONIK 


Bagian Kesatu 
Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik 

Pasal 13 
(1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda 
Tangan Elektronik. 


(2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik 
dengan pemiliknya. 
(3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas: 
a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan 
b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing. 
(4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di 
Indonesia. 
(5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
Pasal 14 
Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat 
(5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang 
meliputi: 
a. metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan; 
b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan 
c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik. 
  
Bagian Kedua 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik 


Pasal 15 

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus  menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan 
aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. 
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem 
Elektroniknya. 
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya 
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. 


Pasal 16 

(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undangundang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem 
Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai 
berikut: 


a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh 
sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangundangan; 
b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan 
Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; 
c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik tersebut; 
d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau 
simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik tersebut; dan 
e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan 
kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk. 
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
   
BAB V 
TRANSAKSI ELEKTRONIK 

Pasal 17 
(1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.  (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
beriktikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik selama transaksi berlangsung. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
  
Pasal 18 
(1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. 
(2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik 
internasional yang dibuatnya. 
(3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang 
berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional. 
(4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga 
penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari 
Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya. 
(5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan 
kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang 
berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas 
Hukum Perdata Internasional. 




Pasal 19 
Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem 
Elektronik yang disepakati. 


Pasal 20 
(1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi 
yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima. 
(2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. 


Pasal 21 
(1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan 
olehnya, atau melalui Agen Elektronik. 
(2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut: 
a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi 
tanggung jawab para pihak yang bertransaksi; 
b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 
Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau 
c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi 
Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik. 
(3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan 
pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab 
penyelenggara Agen Elektronik.  
(4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian 
pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan. 
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya 
keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik. 


Pasal 22 
(1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang 
dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam 
proses transaksi. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 




BAB VI 
NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, 
 DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI 

Pasal 23 
(1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama 
Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. 
(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan 
pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak 
Orang lain. 
(3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena 
penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan 
Nama Domain dimaksud. 


Pasal 24 
(1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. 
(2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak 
mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan. 
(3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang 
diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang
undangan. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 


Pasal 25 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi 
karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di 
dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan 
Peraturan Perundangundangan. 

Pasal 26 
(1)  Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui 
media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang 
bersangkutan. 
(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan 
atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UndangUndang ini. 





  
BAB VII 
PERBUATAN YANG DILARANG 

Pasal 27 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
yang melanggar kesusilaan. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
perjudian. 
(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. 
(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau 
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan 
pemerasan dan/atau pengancaman. 


Pasal 28 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang 
mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.  
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk 
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu 
berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). 


Pasal 29 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik 
dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau 
menakutnakuti yang ditujukan secara pribadi. 


Pasal 30 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau 
Dokumen Elektronik. 


(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol 
sistem pengamanan. 


Pasal 31 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau 
penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau 
Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas 
transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di 
dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak 
menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, 
dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan. 
(3) Kecuali  intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam 
rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum 
lainnya yang ditetapkan berdasarkan undangundang. 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah. 

  
Pasal 32 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, 
menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, 
menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik 
publik. 
(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun 
memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem 
Elektronik Orang lain yang tidak berhak. 
(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh 
publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. 


Pasal 33 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 
tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau 
mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana 
mestinya. 





Pasal 34 
(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, 
mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: 
a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus 
dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai 
dengan Pasal 33; 
b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem 
Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. 
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan 
kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara 
sah dan tidak melawan hukum. 


Pasal 35 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 
manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolaholah data 
yang otentik. 
  
Pasal 36 
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang 
mengakibatkan kerugian bagi Orang lain. 
  
Pasal 37 
Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia 
terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. 
   
BAB VIII 
PENYELESAIAN SENGKETA 

Pasal 38 
(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik 
dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian. 
(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan 
Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 




Pasal 39 
(1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 
(2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat 
menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 

  
BAB IX 
PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT 

Pasal 40 
(1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundangundangan. 
(2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat 
penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 
(3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib 
dilindungi. 
(4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan 
rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan 
pengamanan data. 
(5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam 
cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 


Pasal 41 
(1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan 
dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang
Undang ini. 
(2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang 
dibentuk oleh masyarakat. 
(3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. 
   



BAB X 
PENYIDIKAN 

Pasal 42 
Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang 
ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan 
ketentuan dalam UndangUndang ini. 

Pasal 43 
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 
lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan  Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik. 
(2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan  publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 
(3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak 
pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. 
(4)  Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 
penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. 
(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: 
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana 
berdasarkan ketentuan UndangUndang ini; 
b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait 
dengan ketentuan UndangUndang ini; 
c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak 
pidana berdasarkan ketentuan UndangUndang ini; 
d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga 
melakukan tindak pidana berdasarkan UndangUndang ini; 
e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan 
Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan 
UndangUndang ini; 
f.     melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai 
tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan UndangUndang ini; 
g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi 
Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang
undangan; 
h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana 
berdasarkan UndangUndang ini; dan/atau  


i.     mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan UndangUndang ini sesuai 
dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. 
(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib 
meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam. 
(7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik 
Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
hasilnya kepada penuntut umum. 
(8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik 
dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti. 


Pasal 44 
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
menurut ketentuan UndangUndang ini adalah sebagai berikut: 

a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundangundangan; dan 
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). 


BAB XI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 45 
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat 
(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar 
rupiah). 



Pasal 46 
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam 
ratus juta rupiah). 


(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus 
juta rupiah). 
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan 
ratus juta rupiah). 


Pasal 47 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) 
dipidana dengan pidana  penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 


Pasal 48 
(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua 
miliar rupiah). 
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga 
miliar rupiah). 
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah). 


Pasal 49 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 


Pasal 50 
Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 


Pasal 51 
(1)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah). 


(2)  Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas 
miliar rupiah). 


Pasal 52 
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau 
eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok. 
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan 
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik 
milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok 
ditambah sepertiga. 
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan 
terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik  milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank 
sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana 
maksimal ancaman pidana pokok masingmasing Pasal ditambah dua pertiga. 
(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan 
oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga. 


BAB XII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 53 
Pada saat berlakunya UndangUndang ini, semua Peraturan Perundangundangan 
dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi  yang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini dinyatakan tetap berlaku. 
  
BAB XIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 54 
(1) UndangUndang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
(2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya 
UndangUndang ini. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

  
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
  
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 
ANDI MATTALATA 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 
     
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

RANCANGAN  PENJELASAN 
RANCANGAN UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR ......TAHUN .... 
TENTANG 
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

I. UMUM 

Pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  media,  dan  komunikasi  telah  mengubah  baik  perilaku  masyarakat 
maupun  peradaban  manusia  secara  global.  Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  pula  menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi  tanpa  batas  (borderless)  dan  menyebabkan  perubahan  sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini  menjadi  pedang  bermata  dua  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan,  kemajuan,  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  perbuatan  melawan  hukum. 

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika.  Hukum  siber  atau  cyber  law,  secara  internasional  digunakan  untuk  istilah  hukum  yang  terkait  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Demikian  pula,  hukum  telematika  yang  merupakan  perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain  yang  juga  digunakan  adalah  hukum  teknologi  informasi  (law  of  information  technology),  hukum  dunia  maya  (virtual  world  law),  dan  hukum  mayantara.  Istilahistilah  tersebut  lahir  mengingat  kegiatan  yang  dilakukan  melalui  jaringan  sistem  komputer  dan  sistem  komunikasi  baik  dalam  lingkup  lokal  maupun  global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer yang merupakan  sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi adalah  ketika  terkait  dengan  penyampaian  informasi,  komunikasi,  dan/atau  transaksi  secara  elektronik,  khususnya  dalam  hal  pembuktian  dan  hal  yang  terkait  dengan  perbuatan  hukum  yang  dilaksanakan 
melalui sistem elektronik. 


Yang  dimaksud  dengan  sistem  elektronik  adalah  sistem  komputer  dalam  arti  luas,  yang  tidak  hanya 
mencakup  perangkat  keras  dan  perangkat  lunak  komputer,  tetapi  juga  mencakup  jaringan  telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah  sekumpulan  instruksi  yang  diwujudkan  dalam  bentuk  bahasa,  kode,  skema,  ataupun  bentuk  lain,  yang  apabila  digabungkan  dengan  media  yang  dapat  dibaca  dengan  komputer  akan  mampu  membuat  komputer  bekerja  untuk  melakukan  fungsi  khusus  atau  untuk  mencapai  hasil  yang  khusus,  termasuk 
persiapan dalam merancang instruksi tersebut. 

Sistem  elektronik  juga  digunakan  untuk  menjelaskan  keberadaan  sistem  informasi  yang  merupakan 
penerapan  teknologi  informasi  yang  berbasis  jaringan  telekomunikasi  dan  media  elektronik,  yang  berfungsi  merancang,  memproses,  menganalisis,  menampilkan,  dan  mengirimkan  atau  menyebarkan  informasi  elektronik.  Sistem  informasi  secara  teknis  dan  manajemen  sebenarnya  adalah  perwujudan  penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi dan manajemen sesuai dengan  karakteristik  kebutuhan  pada  organisasi  tersebut  dan  sesuai  dengan  tujuan  peruntukannya.  Pada  sisi  yang lain, sistem informasi secara teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan  mesin  yang  mencakup  komponen  perangkat  keras,  perangkat  lunak,  prosedur,  sumber  daya  manusia,  dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi input, process, output, storage, 
dan communication. 

Sehubungan  dengan  itu,  dunia  hukum  sebenarnya  sudah  sejak  lama  memperluas  penafsiran  asas  dan 
normanya  ketika  menghadapi  persoalan  kebendaan  yang  tidak  berwujud,  misalnya  dalam  kasus  pencurian listrik sebagai perbuatan pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena  kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana  pun.  Kerugian  dapat  terjadi  baik  pada  pelaku  transaksi  maupun  pada  orang  lain  yang  tidak  pernah  melakukan  transaksi,  misalnya  pencurian  dana  kartu  kredit  melalui  pembelanjaan  di  Internet.  Di  samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting, mengingat informasi elektronik bukan  saja  belum  terakomodasi  dalam  sistem  hukum  acara  Indonesia  secara  komprehensif,  melainkan  juga  ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam  waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian kompleks dan 
rumit. 

Permasalahan  yang  lebih  luas  terjadi  pada  bidang  keperdataan  karena  transaksi  elektronik  untuk  kegiatan  perdagangan  melalui  sistem  elektronik  (electronic  commerce)  telah  menjadi  bagian  dari  perniagaan  nasional  dan  internasional.  Kenyataan  ini  menunjukkan  bahwa  konvergensi  di  bidang  teknologi  informasi,  media,  dan  informatika  (telematika)  berkembang  terus  tanpa  dapat  dibendung,  seiring  dengan  ditemukannya  perkembangan  baru  di  bidang  teknologi  informasi,  media,  dan 
komunikasi. 

Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber space), meskipun bersifat  virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan  pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika  cara  ini  yang  ditempuh  akan  terlalu  banyak  kesulitan  dan  hal  yang  lolos  dari  pemberlakuan  hukum.  Kegiatan  dalam  ruang  siber  adalah  kegiatan  virtual  yang  berdampak  sangat  nyata  meskipun  alat  buktinya  bersifat  elektronik.  Dengan  demikian,  subjek  pelakunya  harus  dikualifikasikan  pula  sebagai  Orang  yang  telah  melakukan  perbuatan  hukum  secara  nyata.  Dalam  kegiatan  ecommerce  antara  lain 


dikenal  adanya  dokumen  elektronik  yang  kedudukannya  disetarakan  dengan  dokumen  yang  dibuat  di 
atas kertas. 

Berkaitan  dengan  hal  itu,  perlu  diperhatikan  sisi  keamanan  dan  kepastian  hukum  dalam  pemanfaatan 
teknologi  informasi,  media,  dan  komunikasi  agar  dapat  berkembang  secara  optimal.  Oleh  karena  itu,  terdapat  tiga  pendekatan  untuk  menjaga  keamanan  di  cyber  space,  yaitu  pendekatan  aspek  hukum,  aspek  teknologi,  aspek  sosial,  budaya,  dan  etika.  Untuk  mengatasi  gangguan  keamanan  dalam  penyelenggaraan  sistem  secara  elektronik,  pendekatan  hukum  bersifat  mutlak  karena  tanpa  kepastian 
hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal. 

  
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 

UndangUndang  ini  memiliki  jangkauan  yurisdiksi  tidak  sematamata  untuk  perbuatan  hukum  yang 
berlaku  di  Indonesia  dan/atau  dilakukan  oleh  warga  negara  Indonesia,  tetapi  juga  berlaku  untuk  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  di  luar  wilayah  hukum  (yurisdiksi)  Indonesia  baik  oleh  warga  negara  Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang  memiliki  akibat  hukum  di  Indonesia,  mengingat  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  untuk  Informasi  Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Yang dimaksud dengan  "merugikan kepentingan Indonesia" adalah meliputi tetapi tidak terbatas pada merugikan kepentingan  ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat bangsa, pertahanan dan keamanan 
negara, kedaulatan negara, warga negara, serta badan hukum Indonesia. 


Pasal 3 

"Asas  kepastian  hukum"  berarti  landasan  hukum  bagi  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  dan  Transaksi 
Elektronik  serta  segala  sesuatu  yang  mendukung  penyelenggaraannya  yang  mendapatkan  pengakuan 
hukum di dalam dan di luar pengadilan. 
"Asas manfaat" berarti asas bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diupayakan 
untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
"Asas  kehatihatian"  berarti  landasan  bagi  pihak  yang  bersangkutan  harus  memperhatikan  segenap 
aspek  yang  berpotensi  mendatangkan  kerugian,  baik  bagi  dirinya  maupun  bagi  pihak  lain  dalam 
pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. 
"Asas iktikad baik" berarti asas yang digunakan para pihak dalam melakukan Transaksi Elektronik tidak 
bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak 
lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut. 


"Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi" berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi 
dan Transaksi Elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti 
perkembangan pada masa yang akan datang. 


Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5  Ayat 1 
Cukup jelas. 

Ayat 2 
Cukup jelas. 

Ayat 3 
Cukup jelas. 

Ayat 4 
Huruf a 
Surat yang menurut undangundang harus dibuat tertulis meliputi tetapi tidak terbatas pada surat 
berharga, surat yang berharga, dan surat yang digunakan dalam proses penegakan hukum acara 
perdata, pidana, dan administrasi negara. 

Huruf b 
Cukup jelas. 


Pasal 6 
Selama  ini  bentuk  tertulis  identik  dengan  informasi  dan/atau  dokumen  yang  tertuang  di  atas  kertas 
semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa  saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup Sistem Elektronik, informasi yang asli dengan salinannya  tidak  relevan  lagi  untuk  dibedakan  sebab  Sistem  Elektronik  pada  dasarnya  beroperasi  dengan  cara 
penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. 


Pasal 7 
Ketentuan ini dimaksudkan bahwa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat 
digunakan sebagai alasan timbulnya suatu hak. 
  
Pasal 8 
Cukup jelas. 



Pasal 9 
Yang dimaksud dengan "informasi yang lengkap dan benar" meliputi: 
a. informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai 
produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; 
b. informasi  lain  yang  menjelaskan  hal  tertentu  yang  menjadi  syarat  sahnya  perjanjian  serta 
menjelaskan  barang  dan/atau  jasa  yang  ditawarkan,  seperti  nama,  alamat,  dan  deskripsi 
barang/jasa. 


Pasal 10  Ayat (1) 
Sertifikasi  Keandalan  dimaksudkan  sebagai  bukti  bahwa  pelaku  usaha  yang  melakukan  perdagangan 
secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti  telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada 
laman (home page) pelaku usaha tersebut. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 


Pasal 11  Ayat (1) 
UndangUndang  ini  memberikan  pengakuan  secara  tegas  bahwa  meskipun  hanya  merupakan  suatu 
kode,  Tanda  Tangan  Elektronik  memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  tanda  tangan  manual  pada 
umumnya yang memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum. 
Persyaratan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  ini  merupakan  persyaratan  minimum  yang  harus 
dipenuhi  dalam  setiap  Tanda  Tangan  Elektronik.  Ketentuan  ini  membuka  kesempatan  seluasluasnya  kepada  siapa  pun  untuk  mengembangkan  metode,  teknik,  atau  proses  pembuatan  Tanda  Tangan 
Elektronik. 

Ayat (2) 
Peraturan  Pemerintah  dimaksud,  antara  lain,  mengatur  tentang  teknik,  metode,  sarana,  dan  proses 
pembuatan Tanda Tangan Elektronik. 


Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 



Pasal 14 
Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah informasi yang minimum harus dipenuhi oleh 
setiap penyelenggara Tanda Tangan Elektronik. 


Pasal 15  Ayat (1) 
"Andal" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. 
"Aman" artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik. 
"Beroperasi sebagaimana mestinya" artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan 
spesifikasinya. 

Ayat (2) 
"Bertanggung jawab" artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap 
Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17  Ayat (1) 
UndangUndang  ini  memberikan  peluang  terhadap  pemanfaatan  Teknologi  Informasi  oleh 
penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 
Pemanfaatan  Teknologi  Informasi  harus  dilakukan  secara  baik,  bijaksana,  bertanggung  jawab,  efektif, 
dan  efisien  agar  dapat  diperoleh  manfaat  yang  sebesarbesarnya  bagi  masyarakat. 


Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 18  Ayat (1) 
Cukup jelas. 



Ayat (2) 
Pilihan hukum yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak internasional termasuk yang dilakukan 
secara elektronik dikenal dengan choice of law. Hukum ini mengikat sebagai hukum yang berlaku bagi 
kontrak tersebut. Pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik hanya dapat dilakukan jika dalam 
kontraknya terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip hukum perdata 
internasional (HPI). 

Ayat (3) 
Dalam  hal  tidak  ada  pilihan  hukum,  penetapan  hukum  yang  berlaku  berdasarkan  prinsip  atau  asas 
hukum perdata internasional yang akan ditetapkan sebagai hukum yang berlaku pada kontrak tersebut. 

Ayat (4) 
Forum  yang  berwenang  mengadili  sengketa  kontrak  internasional,  termasuk  yang  dilakukan  secara 
elektronik,  adalah  forum  yang  dipilih  oleh  para  pihak.  Forum  tersebut  dapat  berbentuk  pengadilan, 
arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya. 

Ayat (5) 
Dalam  hal  para  pihak  tidak  melakukan  pilihan  forum,  kewenangan  forum  berlaku  berdasarkan  prinsip 
atau asas hukum perdata internasional. Asas tersebut dikenal dengan asas tempat tinggal tergugat (the  basis  of  presence)  dan  efektivitas  yang  menekankan  pada  tempat  harta  benda  tergugat  berada 
(principle of effectiveness) . 


Pasal 19 
Yang  dimaksud  dengan  "disepakati"  dalam  pasal  ini  juga  mencakup  disepakatinya  prosedur  yang 
terdapat dalam Sistem Elektronik yang bersangkutan. 


Pasal 20  Ayat (1) 
Transaksi  Elektronik  terjadi  pada  saat  kesepakatan  antara  para  pihak  yang  dapat  berupa,  antara  lain 
pengecekan  data,  identitas,  nomor  identifikasi  pribadi  (personal  identification  number/PIN)  atau  sandi 
lewat (password). 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 21  Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "dikuasakan" dalam ketentuan ini sebaiknya dinyatakan dalam surat kuasa. 



Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 22  Ayat (1) 
Yang  dimaksud  dengan  "fitur"  adalah  fasilitas  yang  memberikan  kesempatan  kepada  pengguna  Agen 
Elektronik  untuk  melakukan  perubahan  atas  informasi  yang  disampaikannya,  misalnya  fasilitas 
pembatalan (cancel), edit, dan konfirmasi ulang. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 23  Ayat (1) 
Nama  Domain  berupa  alamat  atau  jati  diri  penyelenggara  negara,  Orang,  Badan  Usaha,  dan/atau 
masyarakat, yang perolehannya didasarkan pada prinsip pendaftar pertama (first come first serve). 
Prinsip  pendaftar  pertama  berbeda  antara  ketentuan  dalam  Nama  Domain  dan  dalam  bidang  hak 
kekayaan  intelektual  karena  tidak  diperlukan  pemeriksaan  substantif,  seperti  pemeriksaan  dalam 
pendaftaran merek dan paten. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "melanggar hak Orang lain", misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan 
hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain. 

Ayat (3) 
Yang  dimaksud  dengan  "penggunaan  Nama  Domain  secara  tanpa  hak"  adalah  pendaftaran  dan 
penggunaan  Nama  Domain  yang  sematamata  ditujukan  untuk  menghalangi  atau  menghambat  Orang  lain  untuk  menggunakan  nama  yang  intuitif  dengan  keberadaan  nama  dirinya  atau  nama  produknya,  atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan 
konsumen. 
  


Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya 
intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi 
oleh UndangUndang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan. 


Pasal 26  Ayat (1) 
Dalam  pemanfaatan  Teknologi  Informasi,  perlindungan  data  pribadi  merupakan  salah  satu  bagian  dari 
hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut: 
a. Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  menikmati  kehidupan  pribadi  dan  bebas  dari  segala  macam 
gangguan. 
b. Hak  pribadi  merupakan  hak  untuk  dapat  berkomunikasi  dengan  Orang  lain  tanpa  tindakan 
mematamatai. 
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data 
seseorang. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30  Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Secara teknis perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat dilakukan, antara lain 
dengan: 
a. melakukan  komunikasi,  mengirimkan,  memancarkan  atau  sengaja  berusaha  mewujudkan  halhal 
tersebut kepada siapa pun yang tidak berhak untuk menerimanya; atau 


b. sengaja  menghalangi  agar  informasi  dimaksud  tidak  dapat  atau  gagal  diterima  oleh  yang 
berwenang menerimanya di lingkungan pemerintah dan/atau pemerintah daerah. 

Ayat (3) 
Sistem  pengamanan  adalah  sistem  yang  membatasi  akses  Komputer  atau  melarang  akses  ke  dalam 
Komputer  dengan  berdasarkan  kategorisasi  atau  klasifikasi  pengguna  beserta  tingkatan  kewenangan 
yang ditentukan. 


Pasal 31  Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan "intersepsi atau penyadapan" adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, 
membelokkan,  mengubah,  menghambat,  dan/atau  mencatat  transmisi  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  tidak  bersifat  publik,  baik  menggunakan  jaringan  kabel  komunikasi  maupun 
jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Cukup jelas. 

Pasal 34  Ayat (1) 
Cukup jelas. 
  
Ayat (2) 
Yang  dimaksud  dengan  "kegiatan  penelitian"  adalah  penelitian  yang  dilaksanakan  oleh  lembaga 
penelitian yang memiliki izin. 


Pasal 35 
Cukup jelas. 



Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Cukup jelas. 

Pasal 38 
Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 

Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41  Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan "lembaga yang dibentuk oleh masyarakat" merupakan lembaga yang bergerak di 
bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43  Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 


Huruf a 
Cukup jelas. 

Huruf b 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Cukup jelas. 

Huruf d 
Cukup jelas. 

Huruf e 
Cukup jelas. 

Huruf f 
Cukup jelas. 

Huruf g 
Cukup jelas. 

Huruf h 
Yang  dimaksud  dengan  "ahli"  adalah  seseorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  di  bidang  Teknologi 
Informasi  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara  akademis  maupun  praktis  mengenai 
pengetahuannya tersebut. 

Huruf i 
Cukup jelas. 

Ayat (6) 
Cukup jelas. 

Ayat (7) 
Cukup jelas. 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 



Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 47 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Cukup jelas. 

Pasal 52  Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 
Ayat (4) 
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghukum setiap perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 yang dilakukan oleh korporasi 
(corporate crime) dan/atau oleh pengurus dan/atau staf yang memiliki kapasitas untuk: 
a. mewakili korporasi; 
b. mengambil keputusan dalam korporasi; 
c. melakukan pengawasan dan pengendalian dalam korporasi; 
d. melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...  

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "UNDANG UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK "

Post a Comment

Silakan gunakan sebagai Backlink dan silahkan gunakan untuk mengisi komentar sesuka anda, karena blog ini dipastikan tidak akan saya urusin, jangan lupa download dan sebarkan pdf untuk stop isu isu yang ada, dan sebagai ganjaran silahkan posting di komentar, link aktif boleh.

ABDUL HAMDI MUSTAFA - TUKANG FITNAH DARI GERINDRA

PERCUMA ADA GERAKAN ANTI HOAX, WONG PENULIS HOAX MALAH DIWAWANCARAI DAN NGAK DIPOLISIKAN !! SEBUT SAJA HAMDI

Ini adalah surat terbuka yang ditujukan kepada seluruh jajaran kepolisian atau siapa saja pembaca, khususknya rakyat Indonesia,  Akh...

<<< Download Ini Dan Bagikan Segera orang orang ini sungguh memalukan >>>





TERKAHIR INI

Hamdi Eskavis by Hamdi Eskavis II on Scribd